Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf: Masih Banyak yang Perlu Diperbaiki

"Faktor komunikasi perlu diperbaiki, agar terjadi sebaik-baiknya. Komunikasi tidak sporadis, istilahnya seperti "pemadam kebakaran". Komunikasi antara ulama dan umara perlu dibangun sebaik-baiknya," tandas Mu'ti.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyatakan di periode kedua ini, Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin memang menghadapi tantangan yang tak mudah. Sudah satu setengah tahun terakhir, pandemi Covid 19 melanda Indonesia dan dunia.

Hal itu, ujar Arsul, membuat situasi dalam aspek kehidupan menjadi tidak normal.

"Sehingga, ukuran-ukuran normal juga tak bisa diterapkan untuk mengukur kinerja Pemerintah di tengah situasi seperti ini," tambahnya.

Namun, sambung Wakil Ketua MPR ini, selain dilanda oleh Pandemi Covid, periode kedua Pemerintahan Presiden Jokowi ini juga ditandai oleh menurunnya indeks persepsi korupsi sebagaimana yang dirilis oleh Transparancy International.

"Dan yang juga menarik, adalah dampak dari Undang-undang Cipta Lapangan Kerja, yang dibuat untuk kemudahan berbisnis, meskipun bisnis nya menurun karena pandemi. Penting untuk di survei, apakah tujuan Undang-undang ini tercapai atau tidak," ujarnya.

Sementara itu, menurut Manajer Program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad selama beberapa tahun terakhir, para ilmuwan politik asing cenderung melontarkan nada pesimistis terkait perkembangan Indonesia. Pesimisme itu khususnya terkait perkembangan di bidang sosial, demokratisasi serta Hak Azasi Manusia (HAM)

Namun, sambung Saidiman, hal berbeda disuarakan oleh beberapa pengamat lain yang juga dari luar negeri. Mereka pada umumnya memberikan apresiasi pada pencapaian-pencapaian Pemerintahan Presiden Jokowi di sektor ekonomi, seperti keterbukaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.