Dua Tahun Lagi Transjakarta Bisa Gratis

jpnn.com - JAKPUS – ‎DPRD DKI memastikan bahwa panitia khusus (pansus) bus Transjakarta mulai bekerja setelah alat kelengkapan dewan terbentuk. Bahkan, para anggota dewan di Kebon Sirih sudah merumuskan berbagai hal untuk perbaikan moda transportasi kebanggaan warga DKI tersebut. Salah satunya menggratiskan busway dua tahun mendatang.

Wakil Ketua Sementara DPRD DKI Muhammad Taufik menegaskan, pembebasan ongkos naik busway sangat mungkin dilakukan. Sebab, pada 2017 APBD DKI diprekirakan mencapai Rp 100 triliun. Karena itu, subsidi terhadap transportasi massal bisa diguyurkan. ’’Cara ini sangat efektif untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi keluar rumah atau bekerja,’’ kata Taufik kepada Jawa Pos di DPRD DKI.

‎Mantan ketua KPU DKI itu mengungkapkan, tahun ini operasional bus Transjakarta disubsidi 60 persen oleh APBD DKI. Tahun depan subsidi diperkirakan bisa terkerek lagi hingga 70 persen. Tahun berikutnya mencapai 85 persen. ’’Pada 2017 APBD kami sudah Rp 100 triliun dan Transjakarta gratis akan terealisasi,’’ papar Taufik.

Mantan ketua Koalisi Merah Putih di Jakarta itu mengungkapkan, sektor pendidikan dan kesehatan pun bisa mendapat subsidi. Seharusnya, Transjakarta yang membantu mobilisasi warga dari satu tempat ke tempat lain bisa membantu secara maksimal. ’’Saya sangat yakin ini semua bisa tercapai,’’ tegasnya.

Taufik melanjutkan, dengan menggratiskan ongkos busway,kesejahteraan warga bakal ikut terdongkrak. Perhitungannya, selama ini 25 persen penghasilan rata-rata warga Jakarta habis untuk biaya transportasi. ’’Sekarang gaji karyawan di ibu kota banyak yang terbuang di sektor transportasi. Kalau naik bus gratis, sisanya bisa dikasih istri. Otomatis istrinya senang karena uangnya bertambah,’’ katanya.

Sebelumnya, Taufik menyarankan agar fungsi PT Transjakarta sebagai operator bus ditinjau ulang. Sebab, dia khawatir PT Transjakarta akan bernasib sama seperti dua perusahaan bus ’’pelat merah’’, yakni Damri dan PPD. (mas)

Menurut dia, alangkah lebih baik jika pengelolaan bus di Jakarta dipegang swasta. Sementara itu, PT Transjakarta hanya bertindak sebagai regulator yang mengawasi dan mengatur para operator. Taufik menilai selama ini pengelolaan bus Transjakarta di bawah pemerintah tidak pernah berjalan baik karena sering mengalami masalah, baik dalam hal pengadaan maupun operasional. Bukan hanya itu, dia juga menilai selama ini pengelolaan keuangan Transjakarta tidak pernah transparan.

’’Makanya, saya berharap pansus ini jangan dianggap politis. Semua demi kebaikan warga DKI,’’ ucapnya. (riz/git/c15/bh)