Dua WNI Disandera OPM, Pemerintah Kemana aja?
jpnn.com - JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) menilai pemerintah Indonesia terlalu lamban dalam menangani kasus penculikan dan penyanderaan dua Warga Negara Indonesia yang diduga dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Sikap lamban pemerintah ini bisa berisiko tinggi terhadap nasib korban penculikan tersebut. “IPW mendesak pemerintah bertindak cepat,” tegas Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Selasa (15/9).
Dia menegaskan, jika bertindak cepat maka pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak akan dinilai melakukan kelalaian terhadap perlindungan warga negara.
Seperti diketahui, dua WNI diculik di Kampung Skofro, Keerom, Papua pada 9 September 2015. Informasi yang simpang siur menyebutkan keduanya dibawa OPM ke Skouwtiau PNG.
Penculikan terjadi usai aksi penembakan terhadap pekerja kayu di perbatasan RI-PNG itu. Dalam aksi penembakan itu satu tewas, dua melarikan diri, dan dua disandera. Keduanya bernama Sudirman (28) dan Badar (20). Diduga keduanya diculik OPM kelompok Jefrison Pagawak alias Jeffry.
Penculik minta keduanya dibarter dengan dua teman mereka yang ditahan Polsek Keerom karena kasus narkoba.
Neta menjelaskan, langkah cepat pemerintah ini bisa dilakukan dengan cara memanggil Kapolri dan Kapolda Papua, untuk mengetahui secara persis dimana dan bagaimana keberadaan kedua korban. “Apakah benar berada di wilayah PNG atau tidak,” katanya.
Menurut dia, kepastian posisi korban ini menjadi sangat penting dan Intelkam Polri harus benar-benar bisa memastikan keberadaannya agar operasi pembebasan bisa segera dilakukan. “Intelkam Polri perlu memastikan keberadaan kedua korban,” kata Neta.
JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) menilai pemerintah Indonesia terlalu lamban dalam menangani kasus penculikan dan penyanderaan dua Warga Negara
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan
- Kapolri Ajak Pemuda Muhammadiyah Berantas Judi Online & Polarisasi Pilkada Serentak