Dualisme Kewenangan di Batam Sudah Dibahas di Lima Ratas, Kok Belum Tuntas?

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas persoalan dualisme kewenangan di Batam. Dalam rapat yang digelar di Istana Negara, Selasa (19/1), Jokowi -sapaannya- kembali wanti-wanti ke para pembantunya di Kabinet Kerja agar dualisme kewenangan di Batam yang timbul akibat keberadaan pemerintah kota dan Badan Pengusahaan (BP) Batam bisa segera diselesaikan.

Jokowi saat menyampaikan pengantar pada rapat itu mengatakan, sudah ada lima pertemuan khusus untuk membahas persoalan Batam. Menurutnya, persoalan dualisme yang berimbas pada hambatan investasi itu juga terkait dengan status kawasan ekonomi khusus (KEK) yang mencakup Batam, Bintan dan Karimun.

“Sekali lagi saya sampaikan kita telah memasuki era kompetisi sehingga perlu langkah-langkah terobosan untuk KEK. Seluruh KEK harus punya keunggulan-keunggulan sehingga kita perlu mengurai dan harus berani mengurai persoalan-persoalan,” katanya.

Ia menambahkan, dualisme kewenangan antara pemda dan BP batam berdampak pada kelambanan masalah perizinan untuk investor. “Saya ingin masalah-masalah ini diselesaikan,” tegasnya.

Sedangkan Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution yang ditemui usai rapat di Istana Negara mengatakan, sebenarnya ada beberapa pilihan kebijakan untuk mengatasi persoalan di Batam. Namun, kebijakan itu masih terus dimatangkan.

“Artinya ini belum untuk konsumsi publik. Biar saja dulu kita olah, pada saatnya kita akan jelaskan,” katanya.

Bagaimana dengan perintah Presiden Jokowi agar persoalan Batam segera diatasi? Darmin mengatakan, persoalan Batam memang rumit.

“Karena tumpang tindihnya rumit sehingga biarkan kita selesaikan dulu, baru kita jelaskan,” kilahnya.