Dualisme PSSI Berlarut, Pemerintah Angkat Tangan

Dualisme PSSI Berlarut, Pemerintah Angkat Tangan
RAPAT TERTUTUP-(dari kiri ke kanan) Sekjen PSSI Halim Mahfudz, Perwakilan dari AFC James Ktching, FIFA Marco Leal, Jeysing Muhthiah, Ketua Umum PSSI Djohar Arifin bersama dengan Kapolres Palangka Raya AKBP Hendra Rochmawan, Asisten I Pemprov Kalteng Muchtar saat melakukan rapat tertutup terkait izin pelaksanaan KLB di ruang koridor Hotel Aquarius,Senin (10/12) pagi. FOTO: SONY IMAN/KALTENG POS
Masing-masing kubu mengklaim sebagai yang paling benar. Baik PSSI maupun KPSI juga sama-sama percaya diri sebagai pihak yang mendapat pengakuan FIFA.

Salah satu keputusan kongres di Palangkaraya adalah membatalkan MoU (memorandum of understanding) antara PSSI dan KPSI di Kuala Lumpur, Malaysia, Juni lalu. Sebelumnya, FIFA memberikan kesempatan kepada Indonesia agar terhindar dari sanksi dengan membentuk tim task force. Dari tim ini terbentuklah MoU yang ditunggu pelaksanaannya dengan batas akhir Senin (10/12).

Ketua Umum KPSI La Nyalla Mattalitti menegaskan Indonesia hampir pasti dihukum FIFA. Hal itu karena PSSI tidak mau menjalankan hasil MoU. "Ini karena PSSI mengabaikan hasil MoU, padahal itu yang disepakati dan sudah disetujui FIFA untuk menyelesaikan dualisme sepak bola di Indonesia," ujarnya.

     

Dia mengklaim jika kongres yang dijalankan KPSI adalah bagian dari upaya untuk melakukan lobi ke FIFA. "Hasil ini akan kami berikan ke FIFA," ucapnya.

JAKARTA - Sepak bola Indonesia harus bersiap menerima sanksi dari FIFA (Federasi Sepak Bola Internasional). Deadline penyelesaian konflik dan dualisme

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News