Dualisme PSSI Berlarut, Pemerintah Angkat Tangan

Dualisme PSSI Berlarut, Pemerintah Angkat Tangan
RAPAT TERTUTUP-(dari kiri ke kanan) Sekjen PSSI Halim Mahfudz, Perwakilan dari AFC James Ktching, FIFA Marco Leal, Jeysing Muhthiah, Ketua Umum PSSI Djohar Arifin bersama dengan Kapolres Palangka Raya AKBP Hendra Rochmawan, Asisten I Pemprov Kalteng Muchtar saat melakukan rapat tertutup terkait izin pelaksanaan KLB di ruang koridor Hotel Aquarius,Senin (10/12) pagi. FOTO: SONY IMAN/KALTENG POS
Situasi yang semakin rumit ini membuat pemerintah angkat tangan. Menkokesra Agung Laksono yang menjadi pelaksana tugas Menpora mengaku sudah berusaha keras untuk menyatukan kubu PSSI dan KPSI. Namun, kesepakatan kedua pihak di hadapan Kemenpora ternyata tak bisa dijalankan sampai deadline.

"Perlu ditekankan jika pelaksanaan kongres tidak sesuai MoU, maka kebsahan dan hasil kongres kami serahkan kepada FIFA," ujarnya dalam jumpa pers di kantornya kemarin (10/12).

Agung berharap, laporan yang akan diberikan kepada FIFA menjadi bahan pembahasan sebelum diputuskan status Indonesia. Terkait dengan dua kongres, Agung tidak mau memberikan rekomendasi kepada dua kepengurusan yang melakukan kongres sendiri-sendiri.

"Pemerintah tetap tidak akan memberikan rekomendasi pelaksanaan KLB PSSI Palangkaraya maupun kongres PSSI di Jakarta. Kami menganggap pelaksanaan KLB maupun kongres itu tidak sesuai dengan kesepakatan (MoU) yang telah ditandatangani," tegasnya.

JAKARTA - Sepak bola Indonesia harus bersiap menerima sanksi dari FIFA (Federasi Sepak Bola Internasional). Deadline penyelesaian konflik dan dualisme

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News