Dubes Korsel Senang Ibu Kota Indonesia Pindah, Makin Dekat
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Korea Selatan mendukung rencana Indonesia memindahkan ibu kota. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya pemerataan pertumbuhan dan pembangunan.
“Saya kira kita harus melihat alasan utama dan terpenting di balik keputusan Presiden Joko Widodo terkait pemindahan ibu kota adalah pertumbuhan dan pembangunan yang lebih seimbang di seluruh wilayah Indonesia, dan juga karena kepadatan di Jabodetabek,” ujar Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-beom dalam wawancara khusus dengan Antara di Jakarta, Kamis (29/8).
Kebijakan serupa, menurut Kim, juga diterapkan oleh pemerintah Korea Selatan yang telah membangun sebuah pusat administrasi yang disebut Kota Sejong, untuk mengurangi kepadatan dan kemacetan di ibu kota sekaligus kota terbesar Seoul.
BACA JUGA: Sepertinya Partai Pendukung Pemindahan Ibu Kota Bakal Tarik Untung di Pemilu 2024
Sejong didirikan pada 2007 sebagai ibu kota baru Korea Selatan di wilayah Chungcheong Selatan dan provinsi Chungcheong Utara untuk menarik investasi di wilayah tengah negara itu.
Sejak 2012, pemerintah Korea Selatan telah merelokasi banyak kementerian dan lembaga ke Sejong, tetapi banyak yang masih berada di kota-kota lain, terutama Seoul dimana Majelis Nasional, Kantor Presiden, dan banyak badan pemerintah penting tetap ada.
Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga merelokasi beberapa BUMN dan fasilitas publik ke kota-kota berskala kecil dan menengah untuk meningkatkan kapasitas kota-kota tersebut.
Persamaan pandangan itulah yang melatarbelakangi dukungan pemerintah Korea Selatan terkait rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur.
Pemerintah Korea Selatan mendukung rencana Indonesia memindahkan ibu kota. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya pemerataan pertumbuhan dan pembangunan
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel