Dugaan Kasus Tol MBZ, Jaksa Didesak Maksimalkan Pengembalian Kerugian Negara

jpnn.com, JAKARTA - Pegiat antikorupsi asal Yogyakarta, Baharuddin Kamba menilai Jaksa penuntut umum (JPU) diharapkan menjadikan fakta persidangan tentang buruknya mutu Tol Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) sebagai dalil untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara.
Sebab, jeleknya kualitas mengakibatkan usia jalan bebas hambatan itu lebih singkat.
"Saya kira harus (dijadikan dalil) karena uang tersebut nantinya dapat digunakan sebagai uang perbaikan jalan tol yang jadi temuan tadi," ucap Baharuddin, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (22/5).
Sebelumnya, Direktur PT Tridi Membran Utama, Andi, bersaksi dalam kasus dugaan korupsi Tol MBZ di Pengadilan Tipikor Jakarta. PT Membran Utama sempat melakukan audit kualitas Tol MBZ selama enam bulan pada 2020, khususnya struktur bagian atas jalan tol.
Dalam keterangannya, Tridi menyampaikan mutu Tol MBZ ruas Cikunir-Karawang Barat di bawah atau tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI), khususnya syarat tegangan dan syarat lendutan. Ini diketahui setelah PT Membran mengambil 75 sampel beton untuk diaudit.
Ahli beton dan konstruksi, FX Supartono, mengakui ada penurunan mutu beton Tol MBZ. Fakta tersebut disampaikannya ketika bersaksi dalam sidang kasus serupa. Ia sempat diminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pengujian beton.
Penurunan mutu beton bervariasi, dari 35 MPa (Megapascal) menjadi 20 MPa, 25 MPa, dan 30 MPa. Akibatnya, memengaruhi kekakuan dan keawetan jalan. Pengguna Tol MBZ pun kian tidak nyaman saat melintas.
Baharuddin Kamba melanjutkan fakta-fakta persidangan yang muncul juga mesti ditindaklanjuti Kejaksaan Agung (Kejagung). Utamanya dalam menyeret pelaku lain yang masih bebas.
Pegiat antikorupsi asal Yogyakarta, Baharuddin Kamba menilai JPU harus menuntut uang pengembalian kerugian negara
- Soal Mobil Dinas Dipakai Mudik, Wamendagri Singgung Potensi Kerugian Negara
- MAKI Desak Kejagung Periksa Broker Minyak dan 5 Perusahaan Pengangkut
- Jimmy Masrin Siap Terbuka & Kooperatif, Kuasa Hukum: Ini Masalah Utang yang Berstatus Lancar
- Pramono Anung Datangi KPK, Sampaikan Permintaan
- Ketum GPA Minta Kejagung Transparan soal Duit Sitaan Kasus Duta Palma
- Isu Kewenangan Intelijen Paling Kentara di RUU Kejaksaan