Dugaan Kebocoran DPT Pemilu 2024 Membahayakan, Server KPU Perlu Diaudit Forensik
Pratama mengemukakan hal itu terkait klaim seorang peretas dengan nama anonim Jimbo yang meretas situs kpu.go.id dan mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.
Sebelumnya pada 2022, peretas Bjorka juga mengklaim mendapatkan 105 juta data pemilih dari website KPU.
Kali ini akun anonim Jimbo juga membagikan 500.000 data contoh yang dia dapatkan pada salah satu unggahannya di situs BreachForums yang biasa untuk menjual hasil peretasan.
Ada pula sejumlah tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan tersebut.
Jimbo juga menyampaikan dalam unggahan di forum tersebut bahwa data 252 juta terdapat beberapa data yang terduplikasi. Setelah Jimbo melakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data.
"Jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 204.807.222 pemilih dari 514 kabupaten/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan," tutur Pratama.
Konon dalam data tersebut terdapat beberapa data pribadi yang cukup penting, seperti NIK, nomor KK, nomor KTP (berisi nomor paspor untuk pemilih yang berada di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan, dan kabupaten serta kodefikasi TPS.
Tim CISSReC juga sudah mencoba melakukan verifikasi data sampel yang diberikan secara random melalui website cekdpt, dan data yang dikeluarkan oleh website cekdpt sama dengan data sampel yang dibagikan oleh peretas Jimbo, termasuk nomor TPS, tempat pemilih terdaftar.
Pakar keamanan siber Pratama Persadha menilai dugaan kebocoran 204 juta DPT Pemilu 2024 berbahaya bagi rekapitulasi suara. Server KPU perlu diaudit forensik.
- Bawaslu Minta Masyarakat Segera Lapor Jika Menemukan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat
- Conseal, Tinggal Semprot Efektif Cegah dan Atasi Kebocoran
- Turis Australia Mengaku Data Mereka Bocor di Bandara Bali Akibat Gangguan Visa Elektronik
- Setelah Bunuh Nasrallah, Israel Retas ATC Bandara Beirut demi Lumpuhkan Hizbullah
- Kementerian Kominfo Tindak Lanjuti Arahan Presiden Antisipasi Kebocoran Data NPWP
- Setuju Pernyataan Jokowi, Dave Komisi I Nilai Kebocoran Data Wajib Diantisipasi