Dugaan Korupsi Dana Covid-19 di Bandung Barat, Azis Syamsuddin Bereaksi Keras
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin geram atas terjadinya dugaan penyalahgunaan anggaran barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat 2020.
"Saya menyesalkan hal ini, terlebih pemerintah sedang serius menangani Covid 19,” kata Azis, Kamis (18/3).
Pimpinan DPR bidang koordinasi politik, hukum, dan keamanan itu mengatakan masalah ini harus menjadi perhatian dan peringatan seluruh pihak maupun daerah supaya tidak bermain-main dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19.
Mantan ketua Komisi III DPR RI itu meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dan menindak tegas semua pihak yang terlibat kasus ini.
“Pejabat maupun pegawai yang menyalahgunakan anggaran Covid 19 (ditindak) sesuai aturan yang berlaku,” pintanya.
Namun, Azis mengingatan aparat penegak hukum bekerja profesional, akuntabel, transparan, serta mengedepankan asas praduga tak bersalah demi menjamin kepastian hukum dan keadilan.
Lebih lanjut Azis meminta peran aktif Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengawasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19.
“Jika perlu pemda harus dapat melaporkan secara berkala mengenai penggunaan anggaran Covid-19 kepada pihak-pihak yang berwenang agar lebih akuntabel dan transparan,” kata Azis Syamsuddin. (boy/jpnn)
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta KPK mengungkap dan menindak tegas semua pihak yang terlibat kasus ini.
Redaktur & Reporter : Boy
- KPK Dalami Ekspor Batu Bara dari Pemeriksaan Dirjen Bea Cukai
- Usut Kasus korupsi CSR, KPK Periksa Pejabat Bank Indonesia
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- 5 Berita Terpopuler: KemenPAN-RB Punya Info Terbaru, Dirjen Nunuk Bergerak Urus Guru Honorer, tetapi Masih Proses
- Mahasiswa Desak KPK Periksa Bupati Daerah Ini