Dugaan Korupsi Dana Covid-19 di Bandung Barat, Azis Syamsuddin Bereaksi Keras
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin geram atas terjadinya dugaan penyalahgunaan anggaran barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat 2020.
"Saya menyesalkan hal ini, terlebih pemerintah sedang serius menangani Covid 19,” kata Azis, Kamis (18/3).
Pimpinan DPR bidang koordinasi politik, hukum, dan keamanan itu mengatakan masalah ini harus menjadi perhatian dan peringatan seluruh pihak maupun daerah supaya tidak bermain-main dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19.
Mantan ketua Komisi III DPR RI itu meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dan menindak tegas semua pihak yang terlibat kasus ini.
“Pejabat maupun pegawai yang menyalahgunakan anggaran Covid 19 (ditindak) sesuai aturan yang berlaku,” pintanya.
Namun, Azis mengingatan aparat penegak hukum bekerja profesional, akuntabel, transparan, serta mengedepankan asas praduga tak bersalah demi menjamin kepastian hukum dan keadilan.
Lebih lanjut Azis meminta peran aktif Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengawasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19.
“Jika perlu pemda harus dapat melaporkan secara berkala mengenai penggunaan anggaran Covid-19 kepada pihak-pihak yang berwenang agar lebih akuntabel dan transparan,” kata Azis Syamsuddin. (boy/jpnn)
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta KPK mengungkap dan menindak tegas semua pihak yang terlibat kasus ini.
Redaktur & Reporter : Boy
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Pimpinan KPK Sudah Dipilih, Alexander Marwata: Mustahil Bersih-bersih dengan Sapu Kotor
- Polda Jabar Bongkar Pabrik Pembuatan Pupuk Palsu di Bandung Barat, Modus Pakai Bahan Baku Semen
- 2 Bos PT Damon Indonesia Berkah Diduga Jadi Makelar Pengadaan Bansos Presiden
- KPK Dalami ke Mana Saja Wali Kota Semarang Mbak Ita Menukar Uang
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, Honorer Tercecer dan Database Bisa Seleksi PPPK, Jumlah Peserta jadi Makin Banyak