Dugaan Korupsi Dana Hibah, Kejari Pastikan Panggil Kembali Ketua KONI Mataram
![Dugaan Korupsi Dana Hibah, Kejari Pastikan Panggil Kembali Ketua KONI Mataram](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2024/07/19/forum-peduli-pembangunan-dan-pelayanan-publik-fp4-ntb-saat-q-sdbm.jpg)
jpnn.com, MATARAM - Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Mataram Firadz Pariska bakal diperiksa kembali oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram atas dugaan korupsi dana hibah sebesar Rp 15,5 miliar dalam tiga tahun terakhir.
Kasi Intel Kejari Mataram Harun Al Rasyid, menyebutkan pihaknya telah memeriksa Firadz sebelumnya.
Hal ini disampaikan jaksa saat menerima Forum Peduli Pembangunan dan Pelayanan Publik (FP4 NTB), Kamis (18/7).
“Kami sudah mintai keterangan di tahap awal,” kata Harun dikutip JPNN.com, Jumat (19/7).
Jaksa sedang mendalami kesesuaian keterangan Ketua KONI Mataram dengan pihak terkait. Artinya, tidak tertutup kemungkinan dibutuhkan lagi keterangan tambahan nantinya.
“Bukan kami tidak pernah undang (Ketua KONI Mataram). Ada hal-hal yang tidak bisa kami ungkap dalam proses penyelidikan ini,” lanjutnya.
Jaksa pun tidak ambil pusing soal keterangan Firadz di media yang menyebut tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan karena hal tersebut hak dari Ketua KONI Mataram.
Kejari Kota Mataram mengungkapkan lebih dari 50 persen saksi kasus dugaan korupsi dana hibah yang diterima Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mataram telah diperiksa.
Ketua KONI Kota Mataram Firadz Pariska bakal diperiksa kembali oleh Kejari Mataram atas dugaan korupsi dana hibah Rp 15,5 miliar dalam tiga tahun terakhir
- KPK Cecar Edy Soetrisno terkait Pembelian Obligasi PT Taspen yang Menjadi Bancakan Korupsi
- KPK Panggil Haryanto Lauwy terkait Kasus Korupsi di PT Taspen
- Usut Kasus Korupsi, KPK Panggil Istri eks Gubernur Malut dan Pemilik PT Prisma Utama
- Usut Kasus Korupsi di Taspen, KPK Panggil Dirut Perusahaan Investasi
- Polda Jateng Periksa 15 Saksi Buntut Dugaan Korupsi Pasar Hewan Sunggingan
- Penyidikan Dugaan Korupsi di BPBD OKU Timur Disetop Kejari, Kok Bisa?