Dugaan Korupsi Sekolah RSBI Diklarifikasi
Minggu, 28 November 2010 – 16:55 WIB
JAKARTA - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh berjanji segera mengklarifikasi kasus dugaan korupsi terhadap tujuh sekolah berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), yang ditemuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jakarta. Ketujuh sekolah RSBI yang diduga melakukan penyelewenangan itu ialah SMPN 30, SMPN 84, SMPN 190, SMPN 67, dan SDN 12 RSBI Rawamangun. Sekadar infromasi, berdasarkan data laporan hasil penyelidikan BPK Perwakilan Jakarta menyebutkan bahwa ada indikasi dan potensi kerugian negara dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Block Grant Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di tujuh sekolah RSBI yang terdapat di DKI Jakarta.
“Hal ini harus ada proses klarifikasi. Kebetulan semua sekolah tersebut terdapat di wilayah DKI Jakarta, maka sebaiknya memang masalah ini harus di-clear-kan terlebih dahulu. Kalau ada temuan BPK seperti itu, memang harus ditindak lanjuti,” kata Nuh kepada JPNN di Jakarta, Minggu (28/11).
Baca Juga:
Sehubungan dengan dana block grant atau dana bantuan subsidi untuk sekolah RSBI di seluruh Indonesia, Mendiknas menegaskan tidak akan menghentikan dana block grant terhadap ketujuh sekolah RSBI yang terkait dalam masalah ini. “Meskipun nanti benar-benar terbukti melakukan penyelewengan dana, pemerintah akan tetap memberikan block grant. Yang salah kan bukan sekolahnya, tetapi manajemennya. Murid-muridnya kan juga tidak salah. Maka dari itu, semuanya harus melalui mekanisme evaluasi dan dicek kembali,” paparnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh berjanji segera mengklarifikasi kasus dugaan korupsi terhadap tujuh sekolah berstatus
BERITA TERKAIT
- 4 Orang Tewas Dalam Insiden Kecelakaan Bus Pariwisata di Kota Batu
- Gus Ipul Pastikan Kebutuhan Dasar Warga Miskin Terpenuhi
- Kaltim Siap Jadi Garda Terdepan Kemajuan Bangsa Indonesia
- Pemkot Serang Perpanjang Pendaftaran PPPK Tahap Kedua
- DPRD DKI Minta PAM JAYA Prioritaskan Kepuasan Pelanggan
- Pemerintahan Prabowo Bangun 1 Juta Rumah Bareng Qatar, Bentuknya Rusun