Dugaan 'Mark-up' Biaya Transportasi Haji

BUKITTINGGI - Di tengah pelaksanaan ibadah haji tahun ini yang sedang berjalan, sebuah kabar tak sedap muncul dari Sumatera Barat. Tepatnya, melalui data yang dikumpulkan oleh Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Bukittinggi, yang lantas dirilis ke media massa, diduga telah terjadi mark-up biaya pemberangkatan jemaah haji, khususnya dari Bukittinggi ke Padang, yang dalam hal ini berada di bawah pengelolaan Kasi Haji Kandepag Bukittinggi.

Dalam hasil investigasinya yang diserahkan kepada Harian Padang Ekspres (grup JPNN), Jumat (20/11) kemarin, pihak ARAK yang diwakili Wanola dan Young Happy itu, memaparkan dugaan permainan biaya yang mereka temukan. Menurut mereka, dalam rincian biaya proses keberangkatan jemaah haji yang dibuat oleh pihak Kandepag, terdapat beberapa poin kejanggalan yang terkesan sengaja di-mark-up.

"Di antaranya misalnya, disebutkan bahwa sewa truk untuk mengangkut tas jemaah dari Bukittinggi ke Padang, untuk pulang-pergi sebanyak empat kali adalah Rp 10 juta. (Namun) berdasarkan hasil investigasi kami di lapangan, sewa truk itu ternyata hanya Rp 750 ribu, yang kalau empat kali berarti hanya Rp 3 juta. Makanya, kami menduga telah terjadi penggelembungan untuk ongkos truk ini," ungkap Young menjelaskan.

Lebih jauh, masih menurut Young, untuk biaya voorijder polisi, ditambah transportasi petugas sebanyak empat kali dan keamanan lalulintas, tercatat total biayanya adalah Rp 5,4 juta. "Namun setelah dicek ke lapangan, ternyata biaya yang diterima pihak kepolisian tidak lebih dari Rp 1 juta. Begitu juga untuk pengawalan dari petugas LLAJ senilai Rp 4,8 juta, yang kepada ARAK diakui oleh petugas hanya sebesar Rp 750 ribu," tuturnya.