Dugaan 'Mark-up' Biaya Transportasi Haji

Tidak itu saja, ARAK pun masih mencatat beberapa kejanggalan pembiayaan lainnya. Di antaranya adalah biaya sablon koper senilai Rp 8.932.000, yang diduga di-mark-up juga, karena ternyata harga satu sablon hanya Rp 5 ribu. Artinya, bila dikalikan jumlah jemaah haji sebanyak 354 orang, berarti jumlah biayanya mustinya hanya Rp 1.770.000.

"Begitu juga (dengan) lilit topi jemaah, yang harganya sama yaitu Rp 5 ribu per orang. Sedangkan dalam rincian biaya keberangkatan angkanya dicantumkan Rp 6.352.000," tambah Young, sambil menambahkan pula soal spanduk sebanyak delapan lembar yang diberi tarif Rp 350 ribu per buah, namun nyatanya diketahui merupakan sumbangan dari BNI dan BRI.

"Dalam rincian biaya keberangkatan jemaah haji Bukittinggi ini, jika diamati, masih banyak kejanggalan, karena semua dibebankan kepada jemaah haji. "Kami juga mempertanyakan, di mana bantuan dari Pemko (Bukittinggi) dan bantuan Depag sendiri selaku institusi pelayanan publik," kata Young melontarkan kritiknya.

Di lain pihak, Kakandepag Kota Bukittinggi, M Nasir, yang dihubungi Jumat (20/11) kemarin, membantah adanya dugaan penggelembungan biaya transportasi haji tersebut. Menurutnya, masalah transportasi haji sudah merupakan kesepakatan antara KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) dengan masing-masing calon jemaah.