Dugaan Pelanggaran Mengarah ke Boediono dan Sri Mulyani

Sementara ketika pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), FPDIP menuding Dewan Gubernur BI sebagai pihak yang palingbertanggung jawab.

Dugaan pelanggaran aturan juga terjadi ketika ank Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Sejumlah aturan baik dalam bentuk UU maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI) telah dilanggar. Sedangkan pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam proses ini adalah Dewan Gubernur BI, Gubernur BI, serta KSSK.

Lebih lanjut FPDIP juga menyimpulkan adanya pelanggaran terkait keberadaan Komite Koordinasi. “Pihak yang diduga bertangggung jawab adalah Menteri Keuangan selaku Ketua KK dan Gubernur BI sebagai anggotanya,” sebut Gayus.

Adapun saat penyerahan penanganan Bank Century  ke LPS, FPDIP menyimpulkan adanya pelangaran atas UU LPS. Sekali lagi, FPDIP menyebut Dewan Gubernur BI, Gubernur BI dan KSSK sebagai pihak yang harus bertanggung jawab.