Duh, Dokter Umum Semakin Terpinggirkan

’’Nyatanya, yang mengambil pendidikan DLP di Universitas Padjadjaran hanya 40 dari kuota 300. Kebanyakan dari mereka adalah dokter PNS yang diiming-imingi jadi kepala rumah sakit kalau ambil program DLP,’’ ungkapnya.

Kamarudin Askar, dokter yang praktik di klinik Cikarang Medical Center, mengaku jelas bakal memilih spesialis jika ditawari dua pilihan. Pasalnya, dengan mengambil DLP, dia harus meninggalkan pekerjaannya selama dua tahun. Namun, setelah lulus dia tetap bekerja di FKTP.

’’Kalau misalnya gaji kita nanti naik mungkin ada yang tertarik. Tapi, nyatanya kami harus melepaskan pekerjaan kami dan membayar pendidikan untuk nantinya tetap bekerja di klinik,’’ 

Kepala Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Kementerian Kesehatan Usman Sumantri menjelaskan dengan adanya DLP, pemerintah tidak pernah menyebut dokter umum tidak kompeten. Dia menjelaskan DLP itu merupakan program untuk menambah kewenangan dan kompetensi.

Dengan penambahan itu, diharapkan di era jaminan kesehatan nasional (JKN) tidak ada ketimpangan cost di layanan primer dan rumah sakit (RS). 

Dia menjelaskan saat ini 80 persen biaya kesehatan di BPJS Kesehatan habis di layanan tingkat RS. Sementara kapitasi atau pembiayaan di layanan primer porsinya hanya 20 persen.

’’Nah dengan adanya DLP, kita ingin tidak lagi asal rujuk ke RS. Tetapi bisa ditangani di fasilitas kesehatan primer,’’ katanya. Dia juga menjelaskan DLP nantinya tidak hanya untuk mengisi kebutuhan di puskesmas. Tetapi juga di klinik-klinik swasta juga.

Meskipun masih menjadi pro-kontra, ternyata pendidikan DLP sudah berjalan. Sampai saat ini Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung menjadi satu-satunya kampus yang sudah menjalankan pendidikan DLP.