Duh Jokowi, Katanya Fokus Infrastruktur di Luar Jawa, Malah Garap Kereta Cepat

jpnn.com - JAKARTA - Rencana pemerintah untuk mengerjakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terus menuai penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mempertanyakan janji pemerintahan Jokowi-JK yang akan fokus membangun infrastruktur di luar Jawa. Menurutnya rencana pembangunan KA cepat Jakarta-Bandung sudah melenceng dari visinya.
"Membangun KA supercepat juga bentuk diskriminasi, antara Jawa dan luar Jawa. Ini jelas bertentangan dengan visi Presiden Jokowi yang katanya akan fokus membangun infrastruktur di luar Jawa, khususnya Indonesia Timur. Seharusnya yang dibangun adalah KA di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera atau merevitalisasi KA di Jawa," ujar Tulus di Jakarta, Jumat (4/9).
Tulus juga menilai rencana pembangunan kereta cepat terlalu beresiko tinggi. Pasalnya untuk mengerjakan proyek tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit, yakni mencapai Rp 60 triliun lebih.
"Membangun KA cepat juga merupakan kebijakan high risk, kalau dikemudian hari mengalami kegagalan. Siapa yang akan menanggungnya, apalagi dengan utang yang segunung," katanya. (chi/jpnn)
JAKARTA - Rencana pemerintah untuk mengerjakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terus menuai penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya dari
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Program Diskon 50 Persen Tarif Listrik Masih Berlangsung Hingga Akhir Februari
- BKSDA Telusuri Informasi Kemunculan Harimau di Kerinci
- Saksi Ahli Paparkan Prinsip Kewajaran dalam Gugatan Merek di Sidang Sengketa Minyak Gosok
- Satgas Damai Cartenz Buru Komandan KKB yang Kabur dari Lapas Wamena
- BPKH Limited Perkenalkan Bumbu Khas Indonesia untuk Katering Jemaah Haji di Arab Saudi
- Gelar Aksi di Kemendag, Ribuan Pengepul Minyak Jelantah Tuntut Solusi Penghentian Ekspor