Duh... Menteri Hanif Kecolongan
jpnn.com - JAKARTA - Tertangkapnya lima tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok oleh TNI Angkatan Udara di kawasan Pangkalan Militer Halim Perdanakusuma disorot Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani.
Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu mengatakan bahwa kasus itu merupakan bukti lemahnya pengawasan pemerintah, terutama Kementerian Ketenagakerjaan di bawah kepemimpinan Hanif Dakhiri dan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
"Masuknya TKA tanpa dokumen, jelas itu bukti kalau Kemenaker kecolongan dalam mengantisipasi gelombang pekerja asing yang masuk ke Indonesia," kata Irma dalam keterangan resminya, Kamis (28/4).
Padahal, lanjut Irma, dalam rapat kerja bersama Menaker, pihaknya selalu mengingatkan perlunya kontrol yang ketat terhadap makin besarnya gelombang pekerja asal Tiongkok ke berbagai daerah, tetapi fakta ini selalu dibantah oleh Menaker.
Wakil Ketua Fraksi NasDem ini menambahkan bahwa TKA yang tertangkap itu hanya bagian kecil dari fenomena serbuan pekerja asing ke Indonesia. Dia meyakini masih banyak tempat dan perusahaan yang mempekerjakan TKA tanpa mengantongi ijin resmi (IMTA).
Karena itu pihaknya mendesak Menaker menginvestigasi serta mengecek setiap pekerjaan yang melibatkan investor serta pekerja asing. Juga memberi sanksi tegas terhadap setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa mengantongi ijin dari Pemerintah.
"Menaker dan imigrasi harus berkoordinasi untuk mencegah hal ini terulang kembali. Masuknya warga negara asing tanpa izin adalah pelanggaran. Pemerintah harus mendeportasi mereka serta memberi sanksi tegas kepada perusahaan yang mempekerjakan WNA tanpa dokumen," pungkasnya.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pengukuhan Kepengurusan KWP 2024-2026, Ariawan: Saatnya Bersinergi dan Berkolaborasi
- KPK Dalami Keterlibatan David Glen di Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba
- Jaksa Agung ST Burhanuddin Soal Jaksa yang Terlibat Judol Hanya Iseng-Iseng, Astaga!
- Pordasi Era Kepemimpinan Aryo Djojohadikusumo Siap Kirim Atlet ke Olimpiade LA 2028
- Menteri Hukum Lantik Widodo Jadi Dirjen AHU, Tekankan Supremasi Hukum yang Transparan
- Mendes Yandri dan Mensos Gus Ipul Teken MoU, Siap Berkolaborasi Entaskan Kemiskinan