Duh, Pak Kades Hambat Pembangunan Rumah Subsidi

’’Kami sudah bekerja sama dengan pemerintah Surabaya. Jadi, saat daerah tersebut merupakan kategori komersial, datang ke pemkot langsung mendapatkan izin. Tidak perlu ke penduduk sekitar. Karena itu, kami harap itu bisa ditiru pemda lain sehingga pembangunan rumah subsidi tidak menimbulkan biaya yang tinggi,’’ ungkapnya.

Ketua Apersi Jatim Soepratno menuturkan, hampir semua perizinan melibatkan struktur paling bawah, yakni kepala desa. Misalnya, pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB), split sertifikat, atau soal fasilitas makam. 

Karena itu, dia menilai perlu ada kepastian biaya perizinan yang dikeluarkan. ’’Tidak seperti sekarang yang biayanya tiap desa berbeda-beda,’’ ucapnya.

Market rumah bersubsidi diperkirakan bergairah kembali pada semester kedua tahun ini. Sampai sekarang, penjualan rumah bersubsidi di Jatim mencapai 40 persen dari target 9.000 unit. Pasar rumah FLPP terbuka lebar. Berapa pun unit yang dibangun pasti laku karena kebutuhannya memang besar.

Namun, dari total realisasi unit yang dibangun tahun ini, 10 persen di antaranya merupakan stok tahun lalu. 

’’Perbankan ketat dalam mengucurkan kredit FLPP. Itu yang membuat pembangunan rumah bersubsidi agak lambat,’’ ujarnya kemarin.

Selain itu, kondisi ekonomi memengaruhi permintaan FLPP tahun lalu meski tidak terlalu signifikan. Sebab, masyarakat yang berpenghasilan rendah mendapatkan kemudahan melalui kebijakan yang sudah diluncurkan sebelumnya. (res/c5/oki)