DUH! Petahana Terancam Tak Dapat Dukungan
”SK koalisi (dengan PAN) itu keputusan partai. Jadi kalau AGK tidak mau tunduk pada perintah partai, maka partai tetap akan bersikap. Bisa saja MK yang akan menggantikannya," imbuh Ridwan.
Saat ini, lanjut Ridwan, DPD tengah menunggu keputusan resmi dari DPP terkait kemungkinan perubahan SK.
”Secara resmi, kami belum terima dari DPP. Tapi kemungkinan SK bisa berubah dan bermuara ke situ (MK, Red)," tukasnya.
Tak hanya PKS dan PAN, PDI Perjuangan yang sebelumnya diklaim selangkah lagi mengusung AGK bakal tak terwujud. Ini menyusul pernyataan Ketua DPD PDI Perjuangan Malut, Muhammad Senin yang menegaskan, bertekad hanya mengusung kader PDIP.
“Rekomendasi itu akan diumumkan DPP PDIP pada pertengahan Desember 2017 ini,” katanya.
Dia juga tidak yakin rekomendasi PDI-Perjuangan diberikan ker AGK. “Itu tidak masuk akal, sebab partai ini sekalipun kebijakan DPP, tetapi paling tidak DPP juga juga memberikan informasi ke DPD, dan mendengar pertimbangan dari DPD,” ujar Muhammad.
Dia juga menegaskan, PDI-Perjuanagan tidak akan berkoalisi dengan PKS. “Saya tegaskan selaku ketua DPD PDIP, tidak akan mungkin berkoalisi dengan PKS di Pilgub Malut 2018,” tutupnya.(tr-01/far/jfr)
PKS sebagai partai utama yang mengusung Abdul Gani Kasuba (AGK) bahkan terang-terangan mengungkapkan bakal mencabut kembali Surat Keputusan (SK) dukungan.
Redaktur & Reporter : Friederich
- KPK Mendalami Dugaan Suap Pengurusan Izin hingga Lelang Blok Tambang Maluku Utara
- Usut Kasus Korupsi Izin Tambang, KPK Panggil Pejabat Kementerian ESDM
- KPK Buka Peluang Proses Shanty Alda di Kasus Abdul Gani
- David Glen Bakal Dihadirkan di Sidang Korupsi Abdul Gani Kasuba? Begini Kata KPK
- KPK Buka Peluang Mentersangkakan Perusahaan Tambang dalam Pusaran Korupsi AGK
- KPK Didesak Dalami Info Pertemuan Abdul Gani Kasuba dan Anak Komisaris Mineral Trobos