Duh, Pilkada Warisan 2015 Belum Digelar Sampai Sekarang

jpnn.com - JAKARTA - Nasib pelaksanaan pemungutan suara pemilihan wali kota Pematang Siantar, Sumatera Utara tak kunjung menunjukkan titik terang. Padahal pemilihan tersebut seharusnya digelar serentak bersama 268 daerah lain pada 2015 lalu.
Bahkan pilkada serentak tahap dua yang direncanakan digelar di 101 daerah pada 2017 mendatang juga bakal segera memasuki rangkaian tahapan pelaksanaan.
Menanggapi hal tersebut, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengakui, kondisi terjadi karena hingga saat ini pengadilan belum juga mengeluarkan putusan, setelah sebelumnya KPU Siantar banding atas keputusan PTUN Medan yang memenangkan gugatan pasangan bakal calon wali kota Survenof-Parlin.
"Jadi memang sampai saat ini belum bisa dilaksanakan. Karena kami masih menunggu keputusan dari lembaga peradilan," ujar Ferry menjawab koran ini saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (3/6).
Menurut Ferry, keputusan terpaksa diambil, karena KPU sangat menghormati proses hukum. Itulah sebabnya sampai saat ini pemungutan suara belum dapat dilaksanakan.
"Sekarang lagi diproses di PTTUN. Kami menjalankan sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.
Sebelumnya, KPU Siantar mencoret Survenof-Parlin dari daftar peserta pemilihan wali kota Siantar. Namun pasangan ini menggugat hingga terpaksa diputuskan pemungutan suara ditunda.
Atas langkah hukum Survenof-Parlin, PTUN Medan diketahui telah mengeluarkan putusan Maret lalu. Hasilnya, memenangkan gugatan penggugat. Namun KPUD Siantar tak terima dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan. Dengan demikian putusan belum bersifat final dan mengikat.
JAKARTA - Nasib pelaksanaan pemungutan suara pemilihan wali kota Pematang Siantar, Sumatera Utara tak kunjung menunjukkan titik terang. Padahal pemilihan
- Ahli Kepemiluan Usul Ambang Batas Maksimal 50 Persen di Pilpres dan Pilkada
- Bahlil Digugat ke Mahkamah Golkar Gegara Ganti Ketua DPR Papua Barat Daya Tanpa Prosedur
- Soedeson Soroti Eksekusi Rumah Warga di Bekasi, Penegak Hukum Diduga Langgar Prosedur
- Polemik Band Sukatani soal Lagu Bayar Polisi, Dewi Juliani: Itu Kritik yang Harus Diterima
- Pakar Sebut Gap Politis Bikin Prabowo & Megawati Sulit Bertemu
- Rano Karno Bakal Hadiri Retret Kepala Daerah, Berangkat ke Magelang Malam Ini