Duh! Terancam Dipecat MUI karena Bela Ahok
jpnn.com, JAKARTA - Beredar isu bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merencanakan pemecatan terhadap Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Ahmad Ishomuddin. Hal ini disebabkan, karena Ishomuddin menjadi ahli meringankan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama dalam perkara dugaan penistaan agama.
Anwar Abbas selaku sekretaris jenderal MUI membenarkan isu tersebut. Hanya saja, isu pemecatan didengarnya lewat suara-suara sumbang di lingkungan MUI.
"Yang mengusulkan Ishomudin dipecat bukan hanya MUI. Orang di jalan (luar) juga mengusulkan dipecat, karena pandangannya tidak sejalan dengan MUI," kata dia saat dihubungi, Jumat (24/3).
Saat disinggung apakah sudah ada pembicaraan di internal MUI, Anwar tidak menampiknya. "Memang sudah dibicarakan di MUI," kata dia mengakui.
Namun demikian, tegas Anwar, sampai saat ini, Ishomuddin masih berstatus sebagai anggota MUI. Belum ada langkah pemecatan seperti yang diinformasikan di media sosial.
"Kalau pecat pakai SK, saya sebagai Sekjen belum pernah menandatangi SK pemecatan. Karena kalau dipecat yang tanda tangani ketua umum sama sekjen. Sampai hari ini saya belum pernah menandatangani SK pemecatan," tandas dia.
Seperti diketahui, Ishomuddin menjadi saksi dalam sidang perkara Ahok di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (24/3) lalu.
Dalam keterangannya, Ishomuddin menyesali MUI tidak tabayyun (konfirmasi) kepada Ahok terkait pidatonya tentang Al-maidah 51. Dia juga meminta umat muslim memaafkan Ahok. (Mg4/jpnn)
Beredar isu bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merencanakan pemecatan terhadap Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Ahmad Ishomuddin. Hal ini disebabkan,
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Advokat Andry Christian Merespons Pernyataan Pengacara Pendeta Gilbert
- Sikap Tegas MUI terhadap Langkah-Langkah Presiden Prabowo
- Lemhannas & MUI Teken Nota Kesepahaman Pemantapan Nilai Kebangsaan
- Boikot Produk Pro-Israel Memanas, MUI: Jangan Terjebak Palestina Washing
- MUI Dukung Media Online yang Cerdas, Bijak dan Tangguh
- Boikot Produk Israel Dorong Ekonomi Lokal, Tidak Memicu PHK Massal