Dukcapil Kemendagri Bersiap Melayani Adminduk di 3 DOB Papua
jpnn.com, JAKARTA - Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh bersama timnya sedang menyiapkan operasional pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di tiga Daerah Otonom Baru di Papua.
Langkah itu dilakukan setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meresmikan tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua, yakni Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan.
"Kami ingin menyiapkan operasional Dinas Dukcapil yang akan melayani bidang administrasi kependudukan di DOB Papua," kata Dirjen Zudan dalam siaran pers diterima di Jakarta, Jumat (9/12).
Hal itu disampaikannya dalam arahan pada Rakor Dukcapil Se-Provinsi Papua dengan tema "Strategi Peningkatan Perekaman KTP-el untuk Mendukung Pemilu Tahun 2024" di Kota Jayapura, Kamis (8/12).
"Sehingga saat implementasi, pelayanan adminduk di tiga provinsi baru itu dapat berjalan baik, rapi, dan lancar dengan kode wilayah baru," lanjutnya.
Ditjen Dukcapil Kemendagri juga menyosialisasikan kebijakan di bidang pemekaran wilayah yang berimplikasi pada pembentukan Dinas Dukcapil Provinsi.
Organisasi perangkat daerah (OPD) itu nantinya bakal mengoordinasikan pelayanan Adminduk di tingkat Provinsi.
"Ini nanti yang akan bertugas mengoordinasikan dinas-dinas dukcapil tingkat kabupaten kota di bawah tiga provinsi baru tersebut," ucap pria bergelar profesor itu.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dan tim tengah mempersiapkan pelayanan Adminduk di tiga DOB Papua agar berjalan cepat, rapi, dan lancar.
- Melantik Pengurus TP PKK Pusat 2024-2029, Mendagri Imbau Wujudkan Program Astacita
- Ketum TP PKK Mengingatkan Pentingnya Optimalisasi & Efisiensi Penggunaan Anggaran
- Mendagri Tito Karnavian: TP PKK Membutuhkan Sosok Pemimpin Kuat
- Ketum TP PKK: Inovasi & Adaptasi Teknologi Informasi Penting dalam Pelaksanaan Program PKK
- Honorer Titipan Mencuat Menjelang Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2, Bu Sri Punya Usulan
- Bawaslu dan CNE Timor Leste Teken Perjanjian Kerja Sama, Ini Harapan Sekjen Ichsan Fuady