Dukung BNP2TKI untuk Wujudkan Zero Cost Penempatan TKI
jpnn.com - DIREKTUR Ekskutif Migran Care Anis Hidayah mendukung upaya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk menekan biaya penempatan selama ini menjadi beban TKI. Bahkan, migran care juga berharap BNP2TKI bisa mengupayakan penempatan calon TKI benar-benar zero cost.
“Kami Migran Care selalu mendukung upaya dan komitmen yang sudah dimulai BNP2TKI. Sangat mungkin pemerintah menerapkan zero cost, meskipun harus dilakukan secara bertahap,” kata Anis Hidayah, Senin (9/11).
Anis menjelaskan, UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (UU TKI) telah mengatur soal biaya dokumentasi seperti paspor dan lain-lain. Namun bagi para TKI, biayanya yang selama ini paling besar dikeluarkan adalah jasa calo dan PPTKIS untuk training.
“Kalau biaya training itu ditake over pemerintah tentu biaya yang dikeluarkan calon TKI bisa ditekan, bahkan bisa zoro cost karena melelui BLK yang dikelola pemerintah,”ujarnya.
Atau kalaupun training itu sepenuhnya ditangani oleh PPTKIS, maka seharusnya ada patokan angka maksimal sehingga tidak ada yang menjadikan ini sebagai komoditas bisnis menjerat TKI.
“Jadi sekalian saja BNP2TKI perang terhadap praktik-praktik yang selama ini menindas TKI. Kami dukung penuh upaya BNP2TKI. Bahwa untuk menciptakan zero cost itu perlu tahapan, tidak masalah. Yang terpenting ada tahapan bahwa Negara hadir, proses yang selama ini menindas TKI dengan proses dan biaya mahal, itu yang harus di-takeover,” tegas Anis.
Sementara itu, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengungkapkan bahwa salah satu tahapan untuk bisa mewujudkan zero cost untuk penempatan TKI adalah dengan sistem keuangan terpadu.
Tahapannya, mereka yang tadinya berangkat ke luar negeri dengan pinjaman rentenir yang bunganya mencekik, kini disediakan KUR yang bunganya lebih ringan.
DIREKTUR Ekskutif Migran Care Anis Hidayah mendukung upaya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk menekan
- Kasus Polisi Tembak Polisi, Ini Permintaan Walhi kepada Kapolri
- Prabowo Dinilai Berhasil Membawa Investasi Jumbo dan Gibran Sukses Jaga Stabilitas Politik di Tanah Air
- KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu Tersangka, Ada Uang Rp15 M, Peras untuk Pilkada
- Mensos Gus Ipul Beri Bantuan Biaya Perbaikan Rumah Kepada Korban Longsor di Padang Lawas
- ASR Komitmen Bangun Penegakan Hukum Transparan & Adil di Sultra
- Hendri Satrio jadi Ketua IKA FIKOM Unpad