Dukung Capres yang Bersedia Kontrak Politik

jpnn.com - JAKARTA - Gerakan Koalisi Masyarakat Mendikte Otoritas (Komando) menyerukan agar setiap pemilih dalam pemilu 2014 mendatang diberi uang Rp 10 juta. Menurut Ketua Komando Aris Wahyudi  langkah itu sebagai cara untuk meminimalisir korupsi dan inefisiensi birokrasi.

Jargon Rp 10 Juta untuk setiap pemilih secara resmi diusung Komando saat deklarasi di Jakarta pada Jumat lalu. “Tujuan perjuangan kami adalah memberikan sebagian uang hasil pajak kepada rakyat secara tunai,” sambungnya.

Dengan adanya gerakan ini, kata Aris, masyarakat secara bersama-sama bisa mendikte otoritas, baik pemerintah eksekutif maupun legislatif. Sehingga uang rakyat tidak sia-sia dalam penggunaannya, sekaligus menuntut hak rakyat atas kepemilikan uang tersebut. 

“Negara didirikan untuk membuat rakyatnya kaya. Jadi negara yang baik adalah yang rakyatnya kaya, bukan pemerintahnya,” ujar Aris dengan nada semangat.

Karena gerakan Komando ini non partisan, maka untuk mewujudkan 'Rp 10 juta per pemilih’, Aris akan menggerakan Komando untuk mendukung partai politik dan calon presiden yang bersedia melakukan kontrak politik. 

Dia menilai, selama ini kehidupan demokrasi di tanah air, rakyat selalu terkalahkan. Rakyat hanya disayang selama masa kampanye, lalu dibuang. Menurutnya, rakyat hanya dijadikan raja sehari pada saat pencoblosan, namun setelah itu hanya jadi budak yang diperalat untuk legitimasi kekuasaan partai, DPR, presiden dan elit politik lainnya. “Nah, jika ini terwujud, kami sangat yakin akan mampu menggerakkan perekonomian nasional karena daya beli masyarakat yang meningkat,” ujarnya.

Untuk membuat rakyat menang dalam Pemilu dan Pilpres mendatang, Aris menekan dua faktor. Pertama, suara rakyat harus bersatu dalam Pemilu dan Pilpres. Kedua, harus ada kontrak politik dengan partai/capres sebelum pemilu/pilpres. Kedua faktor tersebut harus terpenuhi. “Tanpa faktor pertama, maka tak ada kekuatan politik. Dan tanpa faktor kedua, maka rakyat akan kembali dibohongi,” ujarnya. (rr/mas)