Dukung Jokowi, 9 dari 11 Kepala Daerah Langgar Aturan

jpnn.com, RIAU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau memutuskan bahwa sembilan dari sebelas kepala daerah di Riau yang mendukung calon presiden Jokowi terbukti melanggar aturan.
Keputusan itu diperoleh dari rapat pleno yang dilangsungkan selama tujuh jam, Jumat (2/11) kemarin. Rapat pleno ini dibuka oleh Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan dan dipimpin oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Riau Gema Wahyu Adinata.
Sembilan kepala daerah yang dinyatakan melanggar aturan tersebut adalah Bupati Siak Syamsuar sekaligus Gubernur Riau terpilih, Bupati Kampar Aziz Zaenal, Wali Kota Pekanbaru Firdaus, Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Wali Kota Dumai Zulkifli AS.
Kemudian, Bupati Indragiri Hilir M Wardan, Bupati Kuansing Mursini, Bupati Rohil Suyatno dan Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir.
Sedangkan dua lainnya yaitu Bupati Pelalawan Harris dan Bupati Rohul Sukiman tidak dinyatakan melanggar aturan.
Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan mengatakan, sembilan kepala daerah yang mengikuti deklarasi Projo di Hotel Arya Duta Pekanbaru pada 10 Oktober 2018 lalu memang tidak melanggar pidana.
"Dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana, tetapi melanggar peraturan perundang-undangan lainnya," kata Rusidi, Sabtu (3/11) pagi.
Aturan yang dilanggar menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Bawaslu merekomendasikan putusan soal sembilan kepala daerah ini ke Mendagri untuk diberi sanksi.
- 5 Berita Terpopuler: Berita Bikin Panik Honorer, Ribuan CPNS 2024 Jadi Mengundurkan Diri, Waduh
- 5 Berita Terpopuler: Jangan Sepelekan Peringatan Ahli Hukum, Semua ASN Wajib Tahu, karena Sangat Mudah Memberhentikan PPPK
- Prabowo Utus Jokowi hingga Natalius Pigai Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus
- Soal Tuduhan Ijazah Palsu Kepada Jokowi, Pengamat: Kegagalan Memaknai Demokrasi dan Cara Beroposisi yang Sehat
- Sespimmen Menghadap Jokowi, Pengamat Singgung Ketidaktegasan Prabowo Memimpin
- Sespimmen Menghadap ke Solo, Pengamat: Upaya Buat Jokowi Jadi Pusat Perhatian Publik