JPNN.com 
Dukung Jokowi, 9 dari 11 Kepala Daerah Langgar Aturan
Sabtu, 03 November 2018 – 08:45 WIB
Rapat pleno Bawaslu Riau bersama Sentra Gakkum digelar Jumat (2/11). Hasilnya 9 kepala daerah dinyatakan melanggar aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Foto: ist - jawapos.com
Keputusan tidak terpenuhinya unsur pidana Pemilu tersebut, diambil Bawaslu berada rapat bersama Sentra Gakkumdu Riau. Sedangkan keputusan melanggar peraturan perundang-undangan, diambil setelah rapat selesai. "Putusan ini direkomendasikan ke Mendagri RI untuk diberi sanksi," tegasnya.
Sebelum mengambil keputusan, Bawaslu Riau telah melakukan serangkaian pemeriksaan. Mulai dari meminta keterangan Ketua KPU Riau Nurhamin, panitia deklarasi Projo Riau, sembilan kepala daerah di Riau hingga pendapat ahli. Baik ahli pidana maupun ahli tata negara.
"Berdasarkan fakta-fakta yang telah dikumpulkan tersebut, Bawaslu Riau menindaklanjuti dengan menggelar Rapat Sentra Gakkumdu II," bebernya. (ica/jpc)
Bawaslu merekomendasikan putusan soal sembilan kepala daerah ini ke Mendagri untuk diberi sanksi.
Redaktur & Reporter : Adek
BERITA TERKAIT
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
