Dukung Jokowi, Ganjar Tak Merasa Ribet soal Kampanye

jpnn.com, JAKARTA - Polikus PDI Perjuangan sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan, tidak sulit bagi kepala daerah untuk mengampanyekan calon presiden (capres). Menurutnya, asalkan kepala daerah taat aturan maka tidak perlu khawatir bakal melanggar Undang-undang Pemilu.
Ganjar yang menjadi pendukung duet Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin (Jokowi - Ma’ruf) menuturkan, yang penting adalah tetap berpegang aturan. Sebab, demokrasi di Indonesia memang belum lama.
"Memang demokrasi kita baru kemarin sore. Kalau saya, saya pastikan, saya kampanye Jokowi. Kami enggak bisa plintat-plintut gitu, hanya pasti kami harus taat aturan," kata Ganjar di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDI Perjuangan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (11/1).
Mantan wakil ketua Komisi II DPR itu menambahkan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sudah mengeluarkan aturan bagi kepala daerah yang mau berkampanye. Ganjar mengatakan, kepala daerah boleh berkampanye asal sedang tidak bertugas.
"Hari libur silakan. Kami pas hari libur saja berkampanye. Kalau enggak hari libur, ya cuti," kata Ganjar.
Peraih gelar sarjana hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menambahkan, cuti bagi kepala daerah yang mau berkampanye bukanlah hal ribet. Namun, katanya, aturan tetap harus dijunjung.
Ganjar megatakan, dirinya tak perlu memperlihatkan aktivitas kampanyenya. Sebab, masyarakat juga sudah tahu maksud kedatangannya.
"Enggak perlu kami teriak aneh-aneh," kata politikus kelahiran 28 Oktober 1968 di Karanganyar, Jawa Tengah itu.(tan/jpnn)
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menjadi pendukung Jokowi di Pilpres 2019 menyatakan, tidak sulit bagi kepala daerah untuk mengampanyekan capres.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Jadi Kuasa Hukum Hasto, Febri Diansyah Bongkar 4 Poin Krusial di Dakwaan KPK
- Fraksi PDIP di DPR akan Mengawal Sidang Hasto Kristiyanto
- Maqdir Sebut Dakwaan KPK terhadap Hasto Copy Paste dan Bertentangan dengan Fakta Hukum
- Kata Said PDIP Soal Masa Jabatan Ketum Partai Digugat: Saya Kira MK Akan Hormati Kedaulatan Parpol
- Jawaban Puan Maharani Soal Rencana Penunjukan Plt Sekjen PDIP
- Legislator PDIP Minta Kemendag Tarik MinyaKita yang Tak Sesuai Takaran