Dukung KPK Bongkar Aliran Uang Izin Pendirian Hotel di Yogyakarta

”Siapa yang paling bertanggung jawab? KPK dan PPATK harus bisa mengungkap semua kejang-galan pendirian hotel, apartemen, dan bangunan besar lain di DIJ,” imbuhnya.
Seperti diketahui, selama dua hari, sejak Rabu (25/3) sampai Kamis (27/3), tim dari Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK melakukan verifikasi ke DIY. Mereka telah mendatangi Pemkab Gunungkidul dan Pemprov DIJ untuk mengetahui detail izin alih fungsi lahan tersebut.

Group Head Direktorat Litbang KPK Luthfi Ganna Sukardi menjelaskan, kehadiran mereka  untuk melihat potensi tindak pidana korupsi dalam alih  fungsi lahan tersebut. Sebab, di Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK mendapatkan laporan dugaan gratifikasi dalam proses alih fungsi ini.(jpnn)