Dukung Langkah KPK Tunda Pencairan Bansos

jpnn.com - JAKARTA – Indonesian Audit Watch (IAW) mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta pemerintah menunda pencairan dana bantuan sosial (Bansos) menjelang pemilihan umum (Pemilu) tahun 2014.

"Kami yakin permintaan KPK tersebut guna mengantisipasi agar bansos tidak digunakan oleh caleg dan partai politik sebagai alat transaksi politik memenangkan pemilu sebagaimana yang marak terjadi dalam pilkada," kata Ketua Pendiri IAW Junisab Akbar dalam rilisnya Sabtu (5/4).

Menurut Junisab, pencairan bansos menjelang pemilu dia duga sebagai konspirasi anggaran antara DPR, BPK dan kementerian terkait.

"Makanya KPK meminta bansos dicairkan setelah pemilu saja agar tepat sasaran dan tidak bernuansa politis karena bansos itu adalah hak rakyat. Kalau dicairkan jelang pemilu, bansos berpotensi dipolitisir seolah-olah bansos itu berasal dari parpol. Padahal sumbernya adalah APBN," ujar mantan anggota DPR RI ini.

IAW melihat, permintaan KPK itu setelah mengamati sejak awal November 2013 dimana kementerian terkait mendorong agar pemda-pemda menggunakan dana bantuan sosial menjelang pemilu.

"Dari data BPK dengan nomenklatur pemantauan dana bantuan siswa miskin (BSM), terlihat bagaimana anggota BPK, Komisi XI DPR dan kementerian terkait melakukan road show agar dana Bansos itu digelontorkan sebelum pemilu selesai," ungkapnya. Saat road show, juga ikut salah seorang Deputi KPK, imbuhnya.

Jadi, ada indikasi penggelontoran dana bansos itu dikebut dan ini sangat berpotensi salah sasaran karena bersamaan dengan masa kampanye caleg dan partai politik, ujarnya.

Terakhir Junisab Akbar mengajak semua pihak untuk mengawasi pelaksanaan kampanye dan pemilu bersih dari pengaruh dana bansos guna memenangkan pemilu dengan menggunakan instrumen penyerapan anggaran negara sektor bansos,” pungkasnya.(fas/jpnn)