Dukung Larangan Ekspor Minyak Goreng, ABJ: Cabut Izin yang Tidak Patuh

jpnn.com, JAKARTA - Keputusan pemerintah melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya membuktikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat mengutamakan kepentingan rakyat.

Jokowi tentu memantau permasalahan yang terjadi di tengah rakyat dalam empat bulan terakhir, yakni kelangkaan minyak goreng.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas kepada wartawan, Rabu (27/4).

“Kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng bukti ketegasan Presiden. Tentu ada beberapa konsekwensi tapi yang utama sekarang adalah mengembalikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau,” kata Umbas.

“Kita semua tahu kebutuhan minyak goreng di masyarakat selama ini menjadi masalah dan sangat menganggu roda kehidupan rakyat. Ketegasan Presiden karena melihat perlu adanya kebijakan yang tegas tanpa ada interpretasi yang berbeda-beda. Intinya satu arah untuk mengembalikan pasokan dengan harga terjangkau,” tutur Umbas.

Umbas pun menyerukan kepada industri sawit untuk membeli produk-produk CPO dari petani sawit.

“Ya selama ini kan sudah menikmati untung besar. Presiden juga sudah meminta baik-baik, untuk bantu prioritaskan dalam negeri. Jika tidak tidak patuh, kami harap pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mencabut izin-izin usaha pelaku industri sawit,” ucap Umbas.

Diberitakan, Jokowi meminta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri daripada memenuhi kebutuhan ekspor ke luar negeri. Permintaan ini disampaikan Jokowi untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng yang masih terus terjadi di Tanah Air.