Dukung Moratorium KSP, Sultan Minta Kemenkop UKM Perbanyak Koperasi Produksi
jpnn.com, JAKARTA - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin meminta kementerian koperasi dan UKM memperpanjang moratorium perizinan usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
Dia berharap moratorium tersebut bisa diberlakukan dalam waktu yang lebih panjang, hingga 2024.
"Kami sangat berharap pemerintah meningkatkan pengawasan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua Koperasi Simpan Pinjam di tengah meningkatnya kasus penyalahgunaan legitimasi dan penyimpangan keuangan pada beberapa KSP saat ini," ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (18/2).
Menurutnya, peran koperasi sangat vital dalam upaya memperkuat struktur ekonomi Nasional. Koperasi adalah Soko guru ekonomi nasional.
Namun, selama ini KSP cenderung disalahgunakan hanya sebagai lembaga keuangan non bank yang efektif mendulang dana masyarakat.
Hal itu diakibatkan oleh perhatian dan pengawasan pemerintah yang lemah.
"Tapi kami bersyukur OJK telah diberikan kewenangan lebih untuk mengawasi aktivitas usaha KSP. Saya kira peran pengawasan OJK ini sangat tepat, apalagi perizinan usaha KSP semakin dipermudah oleh UU omnibus law Cipta kerja," tegas Sultan.
Meski demikian, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu meminta Pemerintah untuk memperbanyak jenis koperasi produksi sebagai Hub bagi UMKM.
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin meminta kementerian koperasi dan UKM memperpanjang moratorium.
- Usulan untuk DPR: Pendidikan tentang Koperasi Diajarkan Mulai dari Sekolah Dasar
- Ketua DPD RI Apresiasi Kebijakan Efisiensi Presiden Prabowo pada Anggaran dan Belanja Pemerintah
- Perihal Kebijakan Opsen Pajak Dalam UU HKPD, Senator DPD RI Lia Istifhama: Prioritaskan Fungsi Ekologi
- Senator Dedi Batubara Hadiri Dialog Publik Kelompok Cipayung Plus Sumut Terkait 100 Hari Kabinet Prabowo
- Tinjau Pembangunan IKN Bersama Pimpinan MPR, Senator NTT Abraham Paul Liyanto: Membanggakan
- Temui Anggota PPUU DPD RI Lia Istifhama, FM3 Bahas Dampak Sosial Ekonomi Reklamasi Pesisir Surabaya