Dukung Perjuangan Korban PT Amman, Mahasiswa Jateng Turun ke Jalan

jpnn.com, CILACAP - Gerakan Mahasiswa Jawa Tengah menggelar aksi demonstrasi di depan Kampus Universitas Nahdlatul Ulama (UNUGHA) Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (24/12).
Dalam aksi ini mereka menyuarakan dukungan terhadap aksi mogok makan yang dilakukan mahasiswa dan warga Kabupaten Sumbawa Barat (Amanat KSB) di Komnas HAM sejak 13 Desember 2022.
Lima orang diketahui telah dilarikan ke rumah sakit karena kondisi kesehatan yang memburuk.
"Kami mendukung penuh perjuangan mahasiswa dan rakyat NTB yang tergabung dalam Amanat KSB untuk terus melawan dan memperjuangkan hak-haknya," tegas Tika Lana, humas aksi dalam keterangannya.
Diketahui, aksi mogok makan itu digelar di Komnas HAM dan sudah dilakukan sejak Selasa (13/12). Aksi mogok makan ini dilakukan oleh warga Sumbawa Barat yang menjadi korban perusahaan tambang emas dan tembaga PT AMNT.
Tim dokter dari Rumah Sakit (RS) Pena 98, Rudolf Usmany mengatakan, ada lima orang peserta aksi mogok makan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lanjutan.
"Kami merasa bahwa sesuai dengan kondisi saat ini tidak bisa melanjutkan aksi dan ini terkait kondisi potensial ancaman jiwa, sehingga kami mengambil inisiatif secara medis untuk membawa kelima sahabat kami ini ke RS Pena 98 di Kabupaten Bogor (Jawa Barat)," kata Rudolf saat ditemui, di Kantor Komnas HAM, Minggu (18/12).
Selanjutnya, Rudolf menyampaikan, sebanyak 11 massa aksi lainnya dalam kondisi for the line atau tidak bisa dikatakan baik atau tidak.
Sebelumnya aksi menuntut Komnas HAM turun tangan dalam kasus dugaan pelanggaran HAM oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara juga dilakukan di sejumlah wilayah
- Anggota Satgas Unaya Meninggal Ketika Kawal Demo Mahasiswa
- ATR/BPN: Hampir Seperlima Tanah di Jateng Belum Jelas Status Hukumnya
- Kementerian PKP Akan Renovasi 500 Rumah Warga Miskin Ekstrem di Jateng
- Kabar Baik soal Penempatan Guru PPPK di Jateng, Semoga Relokasi Disetujui
- Banyak Aduan Penempatan PPPK Guru di Jateng, Ini Solusinya
- Isu Pemekaran Provinsi Menguat, Pemprov Jateng Sebut Tak Ada Urgensinya