Dukung Petisi, Forum Honorer Galang Tanda Tangan

jpnn.com - JAKARTA - Sikap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi yang tidak konsisten dalam mencari solusi penyelesaian tenaga honorer K2 membuat Forum Honorer Indonesia (FHI) marah.
Mereka langsung menggalang tanda tangan sebagai dukungan terhadap Komisi II DPR yang akan membuat petisi kepada pemerintah.
"FHI sangat mengapresiasi dan mendukung rencana Komisi II DPR RI melakukan petisi kepada MenPAN-RB. Sebagai bentuk dukungan tersebut FHI akan menginstruksikan lepada seluruh korwil, korda, anggota dan tenaga honorer di seluruh Indosia yang mendukung perjuangan FHI untuk menggalang tanda tangan," kata Ketua Dewan Pembina FHI Hasbi kepada JPNN, Senin (7/9).
Dia menambahkan, petisi itu merupakan bentuk pressure honorer dan DPR kepada MenPAN-RB untuk mengambil langkah cepat dana penyelesaian masalah K2. Selain itu, petisi bisa membuat Presiden Jokowi tahu tentang kinerja anak buahnya yang tidak menyelesaikan pekerjaannya.
"FHI saat ini sedang menyiapkan dan mengkordinasikan seluruh pengurus di daerah untuk aksi mogok nasional, jika pemerintah tidak menindaklanjuti kesepakatan politik dengan Komisi II DPR RI. Sebab, kunci penyelesaian K2 ada di tangan pemerintah," beber Hasbi.
FHI berharap, formula kebijakan yang akan dibuat pemerintah berdasarkan masa kerja, usia, diangkat secara bertahap sesuai kemampuan daerah dan pusat. Formula tersebut diyakini bisa menyelesaikan permasalahan honorer secara nasional. Dengan begitu, pemerintah bisa fokus menjalankan dan melaksanakan UU ASN. (esy/jpnn)
JAKARTA - Sikap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi yang tidak konsisten dalam mencari solusi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Mantan Komisioner KPK Duga Ada Aktor Lain di Balik Mafia Peradilan Suap Rp 60 Miliar
- Museum of Toys dan RMHC Galang Dana Pembangunan Rumah Singgah Anak Berpenyakit Kronis
- Setelah Heboh Pengadil Terjerat Kasus Suap, MA Rombak Posisi 199 Hakim
- Soal Tuduhan Ijazah Palsu Kepada Jokowi, Pengamat: Kegagalan Memaknai Demokrasi dan Cara Beroposisi yang Sehat
- Banjir di Barito Utara Meluas, 60 Ribu Warga Terdampak
- KPK Akan Periksa La Nyalla Terkait Kasus Dana Hibah Jawa Timur Setelah Penggeledahan