Dukung Program Pemerintah, HIPMI Luncurkan Gerakan Nol Karbon

"Serta, fasilitas charging station yang cukup beserta dengan regulasi yang mendukung pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia," kata Aaron.

Selain itu, rencana bauran energi nasional juga harus di dorong untuk ditingkatkan konversinya kepada energi terbarukan yang ramah lingkungan dan lebih berkelanjutan.

Oleh karena itu Hipmi memprakarsai FGD yang mempertemukan semua stakeholders dari pelaku industri kendaraan listrik nasional dengan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian KLHK, Kementerian ESDM, Bappenas beserta BUMN terkait seperti Pertamina dan PLN.

Dalam acara tersebut pula, HIPMI didukung oleh ITDP Indonesia membuka ruang diskusi untuk menjembatani dialog antara sektor swasta dan pemerintah dalam rencana elektrifikasi kendaraan roda dua dan roda empat di Indonesia.

Melalui “Focus Group Discussion: Pengusaha dalam Rencana Elektrifikasi di Indonesia”, HIPMI dan ITDP Indonesia mengundang sektor swasta dan pemerintah untuk berdialog perihal rencana dan target Pemerintah Indonesia terkait elektrifikasi dan mendukung pelibatan sektor swasta dalam adopsi dan percepatan kendaraan listrik di Indonesia.

Acara “Focus Group Discussion: Pengusaha dalam Rencana Elektrifikasi di Indonesia” dihadiri juga oleh Ketua Bidang 5 BPP HIPMI, Robert Muda Hartawan, Ketua Bidang 5 BPD HPMI JAYA, David Christian serta Direktur ITDP Asia Tenggara, Faela Sufa.

Dilanjutkan dengan seremoni perilisan dan penandatanganan MoU Gerakan Nol Karbon HIPMI oleh Ketua Bidang 5 BPP HIPMI Robert Muda Hartawan dan PT Eco Solutions Lombok (PT ESL), John Higson.

"FGD ini diharapkan bisa mengidentifikasi celah kebijakan yang menghambat laju pertumbuhan konversi eletrifikasi kendaraan dan transportasi nasional dan ekosistem pendukungnya," kata Aaron. (mcr10/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini: