Dukung Rekomendasi UNESCO, DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang Proyek Pembangunan Pulau Komodo

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyatakan dukungannya atas rekomendasi dari Komite Warisan Dunia UNESCO yang menyatakan agar Pemerintah Indonesia menghentikan semua proyek infrastruktur pariwisata di dalam dan sekitar Kawasan Taman Nasional Komodo.

Pembangunan infrastruktur pariwisata akan berpotensi mengancam kelestarian Kawasan tersebut.

Atas rekomendasi tersebut, menurut Rosihan, pemerintah harus segera meninjau ulang semua rencana proyek infrastruktur dan memastikan agar kebijakan pengembangan pariwisata Pulau Komodo berbasis ilmu pengetahuan dan menerapkan strategi yang memprioritaskan kelestarian Komodo sebagai situs warisan dunia.

Politikus PKS ini mempertanyakan dasar penetapan Loh Buaya di Pulau Rinca sebagai lokasi pembangunan sarana dan prasarana wisata alam di Taman Nasional Komodo.

Sebab menurutnya, masih banyak lokasi lain yang lebih dekat dengan pemukiman penduduk agar peningkatan infrastruktur tersebut dapat memberikan manfaat lebih banyak bagi masyarakat di dalam dan di sekitar lokasi wisata alam.

“Saya meminta pemerintah memperbaiki strategi pengelolaan wisata alam Loh Buaya agar menggunakan konsep pariwisata berkelanjutan dan penerapan AMDAL yang sesuai dengan standar Pusat Warisan Dunia,” ujar Johan.

Johan juga meminta pemerintah agar memberi penjelasan kepada publik mengenai proses revisi zonasi yang dilakukan di Pulau Rinca dan di Pulau Tatawa yang menyebabkan berkurangnya ruang publik dari 14,35 Ha menjadi 3,45 Ha, sedangkan ruang usaha bertambah menjadi 17,5 Ha.

“Saya menilai perubahan zonasi di Kawasan Taman Nasional Komodo harus dilakukan berdasarkan kajian ilmiah dan scientific based demi masa depan ekosistem Pulau Komodo sebagai situs warisan dunia,” tutur Johan.