Dukung Rekomendasi UNESCO, DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang Proyek Pembangunan Pulau Komodo

Wakil rakyat dari dapil NTB ini mempertanyakan rencana pemerintah yang ingin menjadikan Taman Nasional Komodo sebagai wisata premium tanpa kejelasaan konsep dan strategi pengelolaannya sebagaimana yang juga dipersoalkan oleh UNESCO bahwa indikasi model pariwisata yang diinginkan pemerintah adalah pariwisata massal.

Atas hal ini, Johan menekankan supaya pemerintah mengutamakan agar ekosistem Komodo tetap  terjaga dengan mengedepankan pemberdayaan dan pelibatan masyarakat di dalam dan sekitar Kawasan konservasi tersebut.

Johan juga mengingatkan pemerintah agar memperhatikan strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk melakukan kegiatan konservasi, perlindungan dan pengawasan di dalam Kawasan mengingat taman nasional Komodo dengan luas 170.300 Ha saat ini hanya memiliki jumlah SDM sekitar 120 orang.

Selain itu, menurutnya perlu dukungan untuk produk kerajinan lokal dan peningkatan kapasitas pemandu wisata lokal serta peningkatan program bantuan kepada masyarakat sekitar Kawasan Komodo.

Ketua DPP PKS ini mengungkapkan Taman Nasional Komodo memiliki daya Tarik hewan Komodo dan landscape yang unik serta memiliki daya tarik ekosistem lautnya yang khas, yang memiliki daya dukung diving dan snorkeling di 23 lokasi.

“Jadi, perlu keseriusan pemerintah untuk lebih profesional mengelola potensi wisata Pulau Komodo termasuk wisata bahari agar menjadi pendapatan negara dari kegiatan wisata alam dengan tetap menjaga kelestarian Komodo sebagai warisan dunia,” ujar Johan Rosihan.(fri/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru: