Dukung Satu Data Indonesia, NFA Gandeng BPS Perkuat Informasi Statistik di Bidang Pangan
jpnn.com, BOGOR - Upaya pemerintah memastikan stabilitas stok dan harga pangan yang berkelanjutan dalam rangka pengendalian inflasi harus diperkuat dengan sistem data yang akurat dan terperinci.
Untuk memastikan daya dukung data tersebut Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) menjalin kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dan Kepala BPS Margo Yuwono di Bogor, Jumat (28/10).
Kerja sama yang bertajuk Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan Informasi Statistik di Bidang Pangan tersebut bertujuan untuk memastikan penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan informasi statistik di bidang pangan dalam rangka mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia sesuai amanat Perpres Nomor 39 tahun 2019.
Menurut Arief, data pangan yang benar dan akurat merupakan salah satu komitmen pemerintah sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat.
Ketersediaan data pangan yang bersifat realtime dapat berperan sebagai Early Warning System serta instrumen mitigasi bagi faktor-faktor penyebab inflasi seperti shortage (kekurangan) dan kenaikan harga.
Dengan memiliki data pangan yang akurat, kata dia, Indonesia dapat mengurangi potensi terjadinya krisis pangan.
Arief mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi BPS yang selama ini menjadi mitra kerja NFA dalam menyediakan berbagai data pangan yang akurat.
Memastikan stabilitas stok dan harga pangan yang berkelanjutan, Badan Pangan Nasional atau NFA menjalin kolaborasi dengan BPS.
- Kara Tunjukkan Kualitas Produk Lokal di SIAL Interfood 2024
- Harga Pangan Hari Ini, Bawang Merah Mulai Merangkak Naik
- Dukungan Perluasan Lahan Tani 4 Juta Hektar & AUTP, Jasindo Berpengalaman Beri Perlindungan kepada Petani
- Sultan dan Beberapa Senator Rusia Membahas Kerja Sama Pertahanan dan Pangan
- Menko Pangan Dorong Penyederhanaan Regulasi Pupuk Subsidi
- Angka Pengangguran Capai 7,2 Juta, Paling Banyak SMK