Dukung Silvany Pasaribu, Politikus Golkar: Nah, Ini Harus Dihantam

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah harus mengambil sikap yang tegas terhadap Vanuatu, karena hampir setiap tahun pada sidang umum PBB menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua.
"Indonesia tidak boleh tunduk pada negara asing, apalagi negara kecil yang dalam kondisi ekonominya melarat," ujar anggota Komisi I DPR Dave Laksono kepada jpnn.com, Senin (28/9).
Menurut politikus dari Partai Golkar ini, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah melakukan sejumlah langkah terhadap tudingan-tudingan Vanuatu.
Di antaranya melakukan pendekatan secara diplomatis.
Kemudian, juga membuka Papua untuk media asing.
Namun, tudingan Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua, masih terus dilancarkan Vanuatu.
Terakhir, dikemukakan Perdana Menteri Bob Loughman pada sidang umum PBB, beberapa hari lalu.
"Makanya, saya melihat ini merupakan upaya menutupi permasalahan domestik mereka dari masyarakat internasional. Jadi, langkah yang dilakukan dengan menaikkan isu Papua. Tentunya dalam hal ini kita yang menjadi korban. Nah, ini harus dihantam," ucapnya.
Dave Laksono mendukung pernyataan Silvany Austin Pasaribu menanggapi tudingan Vanuatu di panggung PBB.
- Wamendagri Ribka Haluk Apresiasi Kinerja Pansel DPRP Papua Tengah
- Bupati Pegunungan Bintang Harap Anggaran yang Kena Efisiensi Bisa Dikembalikan
- Yan Mandenas Minta MBG dan Pendidikan Gratis Jangan Dibenturkan
- Ratusan Pelajar di Wamena Demo Tolak Program Makan Bergizi Gratis
- Berulah Lagi, KKB Bakar Gedung SMP di Papua Tengah
- Dana Otsus Papua 2025, Supiori Kebagian Rp 101 Miliar