Dukung UMKM Naik Kelas, Surveyor Indonesia Beri Pelatihan Sertifikasi TKDN

jpnn.com, JAKARTA - Surveyor Indonesia memberikan pelatihan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri yang diikuti oleh 105 pelaku UMKM secara luring dan 200 pelaku UMKM secara daring dari wilayah Jabodetabek, Cilegon, Lebak Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Lampung, dan Pekanbaru.

Acara ini digelar dalam memperingati HUT ke-43 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas).

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting menjelaskan para peserta yang hadir telah melalui rangkaian proses tahapan sebelumnya yaitu: registrasi, verifikasi, dan beberapa di antaranya yang belum memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) telah mendapatkan pendampingan dari PT Surveyor Indonesia untuk proses pembuatan NIB.

“Setelah kegiatan ini akan terus dilakukan pendampingan oleh asesor hingga terbitnya Sertifikat TKDN yang ditargetkan pada bulan September 2023," ujar Loto.

Pelatihan kepada UMKM kali ini terdiri dari dua sesi. Pada sesi I mengangkat tema mengenai Sertifikasi TKDN, sedangkan pada sesi II para peserta dibekali pengetahuan tentang Dukungan Permodalan bagi UMKM.

“Dengan dimilikinya sertifikat TKDN dalam produk-produk UMKM akan meningkatkan daya saing produk dan memberi potensi yang lebih luas untuk dibeli dan digunakan oleh berbagai potensial buyer. Insight terkait permodalan bagi UMKM harus dikelola secara bijak agar memberikan hasil yang optimal melalui perencanan keuangan yang baik," kata Ketua Bidang Pendanaan Dekranas, Liza Thohir, dalam sambutannya.

Selain pelatihan TKDN, pelaku UMKM diberikan  pelatihan oleh perencana keuangan, Prita Ghozie serta dilengkapi dengan sharing kisah inspiratif dari pelaku UMKM Mitra Binaan PT Surveyor Indonesia yang telah sukses memproduksi Green Composite Helmet, Andika Kristinawati, serta Christian Sugiono yang juga membagikan pengalamannya dalam membangun usaha.

“Dengan diperolehnya sertifikasi TKDN oleh UMKM, produk akan tercantum dalam di Web P3DN sehingga membantu meningkatkan pemasaran produk dan diutamakan pada proses pengadaan pemerintah dan BUMN. Selain itu, jika produk mempunyai TKDN+BMP (Bobot Manfaat Perusahaan) =40 %, maka produk tersebut wajib digunakan pemerintah," ucap Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Surveyor Indonesia, Rosmanidar Zulkifli.(chi/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru: