Dukung UN Dihapus karena Pemetaan Kualitas Pendidikan tak Harus Setiap Tahun

jpnn.com, PURWOKERTO - Keputusan Mendikbud Nadiem Makarim menghapus Ujian Nasional (UN) dan menggantinya dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, dinilai sebagai langkah yang tepat.

"Wacana Mendikbud hapus UN sudah tepat," kata dosen sosiologi pendidikan FISIP Unsoed, Nanang Martono, di Purwokerto, Banyumas, Jumat (13/12).

Menurut Nanang, pelaksanaan UN memang sebaiknya dihentikan. Alasannya, menurut Nanang, pelaksanaan UN pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah sudah dapat memetakan persebaran atau pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

Dia menambahkan berdasarkan pemetaan tersebut, maka UN dapat dihentikan agar pemerintah dapat lebih fokus pada penyelesaian problematika pendidikan yang lain.

"Misalnya pemerataan sarana pendidikan, pengembangan karakter, peningkatan kualitas guru, termasuk peningkatan kesejahteraan guru," katanya.

Nanang mengatakan jika problem-problem tersebut telah tertangani dengan baik maka bisa saja mekanisme ujian nasional kembali dilaksanakan.

Selain itu, kata dia, anggaran yang sebelumnya dipergunakan untuk pelaksanaan UN dapat dialihkan untuk prioritas pendidikan yang lain.

Sebelumnya, pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Dr. Slamet Rosyadi juga mengapresiasi Nadiem Makarim yang akan mengganti UN dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.