Dukungan DPRD untuk Honorer K2 tak Terkait Politik

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Lukman Said menyatakan, dukungan terhadap honorer kategori dua (K2) agar segera diangkat jadi CPNS tidak terkait politik.

Dia beralasan, anggota dewan yang tergabung ADKASI terdiri dari mulitipartai sehingga bukan hanya menyuarakan golongan tertentu.

"Kami merah putih, tidak ingin menggiring honorer K2 ke parpol manapun," kata Lukman yang dihubungi JPNN, Rabu (10/1).

Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Sulbar, itu menambahkan, sudah empat tahun masalah honorer K2 belum tuntas. Saatnya honorer K2 didukung oleh pemda.

"Kami juga sudah membahas dengan asosiasi bupati. Sudah ada beberapa yang setuju. Sebab antara DPRD dan bupati adalah mitra," ucapnya.

Menurut Lukman, banyak kepala daerah yang meminta agar PP 48/2005 tentang larangan merekrut honorer direvisi. Ini karena terjadi kekurangan tenaga di kabupaten.

"Sudah beberapa tahun tidak ada rekrutmen CPNS sementara banyak PNS yang pensiun akibatnya daerah-daerah kekurangan pegawai," tandasnya. (esy/jpnn)