Dukungan Golkar Berbau Lumpur Lapindo

Selain itu, tersedia dana untuk bantuan kontrak rumah dan tunjangan hidup, biaya evakuasi, serta pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada sembilan RT di tiga desa. Semua itu akan ditetapkan melalui peraturan presiden (perpres).

Mahfudz mengatakan, tidak terlalu sulit mengaitkan lolosnya pasal 18 tersebut dengan sikap Fraksi Partai Golkar di DPR. Apalagi, jika dikaitkan dengan lolosnya opsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang diajukan Golkar, yaitu 15 persen dan berlaku 6 bulan. "Mengapa pemerintah dan kubu Fraksi Partai Demokrat lantas mendukung usul Golkar tersebut? Tidak tertutup kemungkinan ada kaitannya dengan pasal 18 itu," tandas ketua komisi I tersebut.

Dia juga memaparkan, banyak kejanggalan dalam proses lobi menjelang pengambilan keputusan di sidang paripurna. Menurut Mahfudz, meski juga sebagai anggota koalisi, partainya tidak diajak ikut serta dalam lobi tersebut. "Ada kejanggalan, kenapa perlu ada lobi setengah kamar saat itu" Ini aneh dan mengundang pertanyaan," katanya lagi.

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani juga mencurigai keberadaan pasal itu terkait dengan deal antara Demokrat dan Golkar. Menurut Muzani, pasal tersebut lolos dari pantauan karena fraksinya sibuk memperjuangkan pasal penolakan kenaikan harga BBM. "Saat itu kami konsen di pasal 7 ayat 6a," kata Muzani.