Dukungan Golkar Berbau Lumpur Lapindo

Menurut Muzani, dalam kasus lumpur Lapindo, pemerintah tidak tepat harus mengganti kerugian warga di luar peta terdampak. Sebab, peristiwa itu muncul karena kelalaian perusahaan. "Negara tidak bisa menanggung kerugian korban," tegasnya.

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengaku tidak tahu-menahu tentang keberadaan pasal itu. Saat ditanya atas dugaan kompromi politik itu, Priyo memilih menghindar dengan jawaban sekenanya. "Saya GTM saja, gerakan tutup mulut, karena saya belum baca," ujarnya. (dyn/bay/c2/agm)