Dukungan Militer Bukan Indikator Negara Kuat

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Fahri Hamzah mengatakan, kuatnya suatu negara tidak ditandai dengan besarnya dukungan militeristik. "Kalau dukungan militeristik yang dijadikan indikator negara itu kuat, maka pada gilirannya akan dimanfaatkan untuk mensubordinat pihak yang dikuasai (the ruled)," kata Fahri Hamzah, saat me-launching bukunya yang bertajuk "Negara, Pasar dan Rakyat", di press room DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/11).

Sejatinya, lanjut Fahri, kekuatan suatu negara akan nampak di saat ia mampu memposisikan diri sebagai pelayan, bukan "pemerintah". Karena itu katanya, demokrasi menampatkan kekuasaan sebagai sesuatu yang bersumber dari, oleh dan untuk rakyat. "Rakyat adalah pemilik absah kekuasaan, karena dari entitas rakyat-lah kekuasaan itu hadir dan mewujud," tegasnya.

Menurut Fahri, relasi negara dengan rakyat (seharusnya) adalah relasi yang saling mengisi dan menyeimbangkan kekurangan dan kelebihan masing-masing. "Itulah sebabnya, mengapa kita memerlukan konstitusi yang kita ciptakan bersama, agar tatanan kehidupan memiliki pedoman yang memastikan peran dan posisi masing-masing berjalan seimbang dan harmonis," ucapnya pula.

"Itu pula sebabnya, mengapa dalam demokrasi, peran negara dibatasi dalam cakupan tertentu, sejauh itu menyangkut kepentingan publik. Di luar itu, negara harus memberi dan menjamin kebebasan individu dan masyarakat untuk berkreasi dan menyuarakan aspirasinya, demi kemajuan dan kesejahteraan mereka," kata anggota DPR dari Dapil NTB itu.