Dukungan Penguatan DPD RI Terus Meningkat

jpnn.com - JAKARTA – Berbagai pihak mulai menggulirkan dukungan terhadap upaya penguatan DPD RI. Salah satunya Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dan jajarannya yang mendatangi Pimpinan DPD RI untuk menyatakan dukungannya kepada DPD RI.

Haedar Nashir mengatakan pihaknya memberikan dukungan kepada DPD untuk mengkaji secara mendalam agenda-agenda tentang posisi dan peran DPD maupun hal lain terkait struktur negara sebagai bagian dari amandemen UUD 1945.

“Amandemen konstitusi merupakan keniscayaan dari kehidupan kita sebagai bangsa dan negara, bukan dari kepentingan politik yang parsial. PP Muhammadiyah mendukung penguatan posisi dan penguatan DPD dalam hal legislasi sehingga punya peran dalam mengambil keputusan. Ini sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi,” ujar Haedar Nashir, Selasa (9/2) saat bertemu Ketua DPD RI Irman Gusman, Wakil Ketua DPD RI GKR. Hemas dan Ketua BK DPD RI A.M. Fatwa.

Menurut Haedar, DPD RI perlu mengakselerasikan agenda politiknya ke ruang publik sehingga masyarakat memahami bahwa apa yang diperjuangkan DPD RI bukan untuk kepentingan sempit tentang DPD semata, tetapi suara dan aspirasi rakyat di daerah.

Dalam kesempatan berbeda, anggota Lembaga Pengkaji MPR, Alirman Sori menilai DPD RI harus menjadikan opini pembubaran DPD sebagai  “trigger” untuk mendapatkan kewenangan yang lebih besar sehingga dapat memperjuangkan kepentingan daerah dengan maksimal. Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat Lembaga Kajian MPR dengan Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK) DPD RI di Ruang Rapat BPKK, Komplek Parlemen, Selasa (9/2).

Alirman berpendapat bahwa BPKK DPD RI perlu menyikapi opini pembubaran DPD RI dengan positif. Wacana tersebut dapat dijadikan sebagai pemicu bagi DPD RI agar mendapatkan kewenangan yang lebih besar dalam menjalankan fungsinya memperjuangkan kepentingan daerah.

“Menurut kami, apa yang disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai trigger untuk amandemen,” ujarnya.

Senada dengan Alirman, anggota LP MPR lainnya, Andi Irmanputra Sidin, menyampaikan bahwa isu penghidupan kembali GBHN hendaknya dilakukan secara berkelanjutan sehingga proses  amandemen UUD 1945 dapat terwujud.