JPNN.com 
Dukungan Purnawirawan TNI-Polri Bakal Muluskan Jalan Amendemen Terbatas UUD 1945
Dia menegaskan untuk menghadirkan PPHN melalui Ketetapan MPR terlebih dahulu harus dilakukan amendemen terhadap UUD 1945.
Terutama terkait kewenangan MPR menetapkan PPHN dan persetujuan RUU APBN oleh DPR, yang harus merujuk garis-garis kebijakan PPHN.
"Ini pun perlu dukungan seluruh partai politik, dua atau tiga saja tidak setuju, amendemen sulit dilakukan," tegasnya.
Menurut Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, kekhawatiran amendemen terbatas akan membuka peluang dilakukannya amendemen pada substansi lain di luar PPHN tidak beralasan.
Sebab proses panjang amendemen sudah diatur dalam ketentuan pasal 37 ayat 1-3 UUD 1945.
Bamsoet meyakini kecil kemungkinan akan ada penambahan periodisasi masa jabatan presiden maupun perpanjangan jabatan kepresidenan.
"Amendemen kelima untuk perubahan terbatas membutuhkan kesadaran dan sikap kenegarawanan dari semua elemen bangsa untuk masa depan negara yang lebih jelas dan pasti sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945 tanpa pendekatan politik praktis dan prasangka buruk," pungkas Bamsoet. (mrk/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Purnawirawan TNI-Polri bertemu Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan menyampaikan dukungan terhadap rencana amendemen terbatas UUD 1945.
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
- Eddy Soeparno Bicara Peran Strategis Prabowo untuk Dunia Islam Saat Bertemu Sekjen OKI
- Di Silaknas ICMI, Muzani: Prabowo Ratusan Kali Ingatkan Bahaya Perpecahan Bagi Bangsa
- Waka MPR Ajak Komunitas Peduli Lingkungan Kolaborasi Atasi Perubahan Iklim
- Ibas: Toleransi, Kasih Sayang, dan Kesehjahteraan Bisa Tangkal Radikalisasi
- Lestari Moerdijat Harap Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Harus Segera Ditindaklanjuti
- Hadiri HUT ke-60 Golkar, Bamsoet Apresiasi Prabowo Dukung Perubahan Sistem Demokrasi
.jpeg)
