Dulu Jual Mahal, Sekarang Telegram Minta Nego Dengan Pemerintah
"Jadi tidak bisa mengetahui siapa pemilik akun," tegasnya.
Nah, inilah keunggulan Telegram. Jika digunakan kelompok yang paham komunikasi tentu akan baik untuk melindungi privasi.
Tapi, kata dia, jika digunakan di tangan tidak benar ini akan membahayakan keamanan negara.
Menurut Tito, pemerintah sebenarnya sudah melakukan pendekatan dengan Telegram.
Pemerintah meminta diberi akses khusus untuk mengetahui, mendeteksi dan melacak para penyebar ideologi radikal.
Termasuk yang mengajak untuk melakukan serangan teror, membuat bom, dan lain-lain yang berkaitan dengan teroris.
"Tapi, selama ini belum ditanggapi Telegram," sesal mantan Kapolda Metro Jaya itu.
Tito mengatakan, bangsa Indonesia juga perlu menunjukkan ke Telegram bahwa atas nama kedaulatan negara bisa bersikap tegas.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengakui dia merupakan salah satu yang meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir aplikasi
- Basarah Dukung Upaya Kapolri Memberantas Mafia Tanah
- Bahtiar: Mendagri Tak Bermaksud Mengarahkan Pemilih Pilkada Serentak 2020
- 3 Calon Terkuat Pengganti Tito Karnavian sebagai Kapolri
- Polri Tunggu Jokowi Soal Pengganti Tito setelah Diberhentikan dari Kapolri
- Mabes Polri Siapkan Pengganti Tito Karnavian?
- Jokowi: Saya Ulangi Lagi kepada Kapolri, Jangan Represif