Dulu Menolak, Sekarang Mendesak Kenaikan BBM, Ini Alasan PDIP
jpnn.com - JAKARTA - Permintaan presiden terpilih Joko Widodo agar pemerintah saat ini segera menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, PDI Perjuangan yang menjadi kendaraan politiknya selama ini dikenal sebagai penentang keras kebijakan tersebut.
Jadi, apakah penolakan PDIP selama ini hanya merupakan manuver politik untuk meraih simpati masyarakat semata?
Berbicara di acara diskusi Forum Pemred JPNN di Senayan, Rabu (27/8)malam, Wakil Sekretaris Jendral PDIP Ahmad Basarah menjawab pertanyaan tersebut. Ia mengakui bahwa partainya selama ini memang menentang pengurangan subsidi.
Namun, kata Basarah, inti penolakan PDIP yang sebenarnya bukanlah soal kenaikan harga.
"PDIP mengkritik iya, betul sekali. Tapi apakah kritik sekedar kritik? Saya kira tidak. Kritik kami bukan pada kenaikan, tapi pemanfaatan dari hasil pencabutan subsidi," kata Basarah.
PDIP menilai, dana yang dialihkan dari pos subsidi BBM telah gagal dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan. Terlihat dari minimnya perubahan dalam kondisi infrastruktur maupun kesejahteraan rakyat.
Apalagi, tambah Basarah, kompensasi pengurangan subsidi yang diberikan kepada masyarakat kelas bawah ternyata lebih sering disalahgunakan.
"Kami melihat kompensasi sering sekali dipakai untuk kepentingan di luar kesejahteraan rakyat. Misalnya untuk pemilu," tutur anggota DPR RI yang kembali terpilih untuk periode 2014-2019 ini.
JAKARTA - Permintaan presiden terpilih Joko Widodo agar pemerintah saat ini segera menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menimbulkan tanda tanya
- Ivan yang Suruh Siswa Menggonggong Dapat Kejutan dari Tahanan Polrestabes Surabaya
- Pengukuhan Kepengurusan KWP 2024-2026, Ariawan: Saatnya Bersinergi dan Berkolaborasi
- KPK Dalami Keterlibatan David Glen di Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba
- Jaksa Agung ST Burhanuddin Soal Jaksa yang Terlibat Judol Hanya Iseng-Iseng, Astaga!
- Pordasi Era Kepemimpinan Aryo Djojohadikusumo Siap Kirim Atlet ke Olimpiade LA 2028
- Menteri Hukum Lantik Widodo Jadi Dirjen AHU, Tekankan Supremasi Hukum yang Transparan