Dulu Ngebet Pemekaran, Kini Malah jadi Lokasi Pemindahan Ibu Kota
Jadi, pemerintah daerah harus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki daya saing. Karena warga Sepaku sebagian besar adalah petani, tentu harus mendapatkan pembimbingan khusus.
“Kita harus persiapkan SDM-nya. Jangan sampai tiba-tiba menjadi ibu kota, SDM belum siap. Karena selama ini, warga kita bekerja sebagai petani. Kalau sudah jadi ibu kota, mau kemana mereka. Ini yang harus dicarikan solusinya. Mudah-mudahan ke depan, ini diskusikan dan menjadi program. Jangan sampai sudah menjadi ibu kota negara, masyarakat kita jadi pengangguran,” tuturnya.
Sariman juga mewanti-wanti masyarakat Sepaku agar tidak begitu mudah melepas lahan mereka. Karena dengan ditetapkannya sebagai ibu kota negara, harga tanah pasti akan mengalami lonjakan.
“Kekhawatiran saya saat ini, banyak spekulan tanah. Masyarakat kita ditawari dengan harga mahal, tiba-tiba dijual lahannya. Kalau habis dijual, nanti terpinggirkan. Saya tidak mau hal itu terjadi,” tuturnya.
Senada, Anggota DPRD PPU Dapil Sepaku Muhammad Bijak Ilhamdani menyatakan, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus menyiapkan program untuk peningkatan SDM bagi masyarakat Sepaku.
Agar nantinya memiliki kesiapan secara mental dan daya saing setelah persiapan pembangunan infrastruktur ibu kota negara rampung. “Program ke depan, bukan hanya fisik yang digenjot. Sehingga masyarakat di Penajam tidak merasa terpinggirkan,” tandasnya. (kad/rus/prokal)
Dengan ditetapkannya Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja sebagai ibu kota baru pengganti DKI Jakarta, otomatis pembangunan akan semakin pesat.
Redaktur & Reporter : Soetomo
- Survei WRC: Dendi-Alif Kalahkan 2 Rivalnya di Pilbub Kukar
- Polemik Pemindahan Balai Kota, Ridwan Kamil: Mas Pram Membingungkan Masyarakat
- PPPK 2024, Ahmad Usman: Kami Berupaya Memprioritaskan Honorer-THL Ikut Seleksi
- CPNS 2024 PPU: Formasi Dokter Kosong Pelamar
- PPPK Bukan Hanya Bagian dari Birokrasi, yang Bilang Orang Penting
- Pratikno Ungkap Alasan Pemerintah Belum Terbitkan Keppres Soal IKN